• News

  • Megapolitan

Naikan Harga NJOP, Anies Dinilai Terlalu Mudah Buat Kebijakan

Ilustrasi NJOP
Sindo Batam
Ilustrasi NJOP

JAKARTA, NNC - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) di sejumlah wilayah di Jakarta. Kenaikan NJOP itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018.

Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut ditandatangani Anies pada 29 Maret, dan telah diundangkan pada 4 April 2018.

Terkait kenaikan harga NJOP, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyayangkan kebijakan Gubernur Anies yang menaikkan NJOP Bumi dan Bangunan.

Menurut Gembong, kenaikan NJOP tersebut cukup membebani masyarakat yang kurang mampu, terutama menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan hunian di Jakarta.

"Jadi di satu sisi Pemprov ingin menggali pajak asli daerah dari masyarakat, di sisi lain kenaikan NJOP sangat membebankan warga di DKI, terutama yang kurang mampu," kata Gembong, Senin (9/7/2018).

Dirinya pun menilai, Anies terlalu mudah kebijakan tanpa memandang kondisi masyarakat. Harusnya, kata Gembong, sebelum membuat peraturan, Anies terlebih dulu berkonsultasi dengan anggota dewan.

"Evaluasi harus dilakukan, harus ada kajian lagi. Jangan terlalu mudah membuat kebijakan yang akhirnya malah menimbulkan problem di masyarakat. Lewat anggota Fraksi PDIP di Komisi C tentang perpajakan, kita akan sampaikan evaluasi NJOP itu," ujarnya.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Firman Qusnulyakin