• News

  • Megapolitan

Soal Penunjukan Dua Direktur Jakpro Dinilai Bakal Bermasalah

Pengamat Kebijakan Publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah
Istimewa
Pengamat Kebijakan Publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah

‎JAKARTA, NNC - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih melakukan perombakan di kalangan jajaran pejabatnya, termasuk yang bertugas di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Teranyar, posisi Hendra Lesmana sebagai Direktur Pengembangan Bisnis digantikan Hanief Arie Setianto. Sementara, posisi Lim Lay Ming sebagai Direktur Keuangan digantikan Yuliantina Wangsa.

Pengamat Kebijakan Publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan penunjukan Hanief Arie Setianto dan Yuliantina Wangsa terkesan mendadak. Terlebih seleksi yang dilakukan Tim Pansel BUMD tak transparan.

"Seleksi yang dilakukan Pansel BUMD tak transparan, sehingga penunjukan keduanya (Hanief dan Yuliantina) sebagai direktur pengembangan bisnis dan direktur keuangan terkesan mendadak," kata Amir Hamzah di Gedung DPRD DKI, Senin (27/8/2018).

Dirinya pun mencium adanya unsur KKN dalam penunjukan Hanief dan Yuliantina sebagai direksi PT Jakpro. Mengingat keduanya masih memiliki hubungan baik dengan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub non aktif Sandiaga Salahuddin Uno.

"Meski ketua tim pansel BUMD menyatakan penunjukan direktur Jakpro melalui proses seleksi, namun tidak ada orang yang tahu, karena tidak tansparan," terang Amir.

Diketahui, Hanief Arie Setianto yang dipercaya menduduki posisi Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro adalah mantan Ketua TGUPP. Hanief juga tercatat pernah menjabat anggota Tim Sinkronisasi Anies-Sandi.

Sementara Yuliantina Wangsawiguna yang dipercaya menduduki posisi Direktur Keuangan tercatat sempat menjabat Direktur Keuangan PT Saratoga Investama. Perusahaan investasi itu dulunya dibangun dan dimiliki Sandiaga Uno. Saat ini Sandi sudah meninggalkan Saratoga dan hanya memiliki 27,79 persen saham.

Amir Hamzah mengatakan, penunjukan keduanya oleh Gubernur DKI Anies Baswedan telah bertentangan dengan undang-undang (UU) No. 28, tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Untuk itu dirinya meminta Gubernur Anies mempertimbangkan kembali penunjukan Hanief dan Yuliantina.

Amir pun menyatakan, penunjukan kedua direktur PT Jakpro yang tak transparan akan menuai masalah kedepannya, misalnya Fraksi pendukung yang kerjanya easy going dan kebijakan yang bersifat anomali.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Tommy Satria Ismaya Cahya