• News

  • Megapolitan

Penunjukan Wagub oleh Legislatif Dinilai Langgar UUD 45, Pengamat: Itu Hak Gerindra

 Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto
NNC/Wahyu Praditya
Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto

JAKARTA, NNC - Pengamat kebijakan publik yang juga Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menilai ada pelanggaran konstitusi dalam wacana penunjukan wakil gubernur (Wagub) DKI oleh legislatif.

"Aturan yang menentukan wakil kepala daerah dipilih baik langsung oleh rakyat atau dipilih oleh dewan itu perlu di uji materi pada Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab tidak ada satu kata pun, atau kalimat pada UUD 45 yang menyebutkan tentang pemilihan wakil kepala daerah,” kata Sugiyanto saat dihubungi, Kamis (27/9/2018).

Sehingga menurut anggota Presidium Relawan Anies-Sandi (Prass) tersebut, rencana pemilihan wagub oleh DPRD DKI dinilai melanggar konstistusi UUD 45.
 
Dirinya menegaskan bahwa ketentuan yang mengatur pemerintahan daerah dapat dilihat dalam  UUD 45 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (7). Khusus tentang pemilihan kepala daerah, disebutkan pada ayat (4), yaitu berbunyi," Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupatenbdan kota dipilih secara demokratis".
 
"Artinya yang dipilh kepala daerahnya saja, wakil kepala daerah tidak disebutkan untuk ikut dipilih. Bila kepala daerah terpilih berhenti maka logis dilakukan pemilihan oleh dewan atas usulan penganti dari partai politik pengusung. Tetapi menjadi aneh bila wakil kepala daerah yang berhenti dan dipilih oleh dewan," ujar pria yang akrab disapa SGY itu.
 
Saat ditanya apakah pada Pilkada Jakarta, gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung itu juga melanggar konstitusi ? Ia menjawab bahwa seharusnya yang dipilih itu gubernurnya saja.

"Karena UU mengatur partai politik itu mengusung satu paket gubernur dan wakil gubernur, maka yang dipilih oleh rakyat itu sejatinya hanya gubernurnya saja, bukan memilih wakil gubernur," terangnya.

Lebih lanjut dirinya menegaskan, bahwa konsekwensi dari ketentuan UUD 45 pasal 18 ayat (4) itu, maka dapat diartikan bahwa tidak ada pemilihan hanya khusus untuk memilih jabatan wakil kepala daerah.

Sehingga ketika  wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota terpilih, maka pengantinya tidak boleh dipilih oleh dewan melainkan hanya diusulkan saja oleh partai politik pengusung untuk dilantik oleh kepala daerah.
 
"Jadi partai politik atau gabungan partai politik harus jelas sejak awal. Siapa yang diusung,  kepala daerah atau wakil kepala daerah. Nah bila dalam perjalanannya wakil kepala daerah mundur maka pengantinya adalah hak partai politik pengusung wakil kepala daerah tersebut," tuturnya.
 
Oleh karenanya Sugiyanto berharap penganti wakil gubernur Sandiaga Uno tidak perlu dipersoalkan. Sebab sudah jelas bahwa saat pilkada lalu, Gerindra mengusulkan nama Sandiga Uno untuk posisi wagub DKIDengan demikian maka penganti Sandiga Uno adalah menjadi hak partai pengusung Gerindra.

"Jangan bebani gubernur Anies dengan pro kontra penganti Sandi. Partai PKS harus legowo wagub penganti Sandiaga Uno adalah milik partai Gerindra. Karena saat maju pilgub DKI Jakarta, Sandiaga Uno adalah kader Gerindra. Sebaiknya Gerindar dan PKS duduk bersama mencari formulasi yang tepat agar tidak terjadi pelanggaran konstitusi," tegasnya.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Wulandari Saptono