• News

  • Megapolitan

BPTJ: Perpres RITJ Wujudkan Sarana Mobilitas yang Terintegrasi

Kepala BPTJ Kemenhub Bambang Prihartono diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9)
dok FMB9
Kepala BPTJ Kemenhub Bambang Prihartono diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9)

JAKARTA, NNC -  Perpres 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) merupakan upaya pemerintah mewujudkan sarana mobilitas penduduk perkotaan yang aman, nyaman, dan terintegrasi dengan baik. 

Demikian disarikan dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) yang mengusung tema “Menata Transportasi Publik Perkotaan” dan dihelat di Ruang Serbaguna Roeslan Abdul Gani, Kantor Kemenkominfo, Jl Medan Merdeka Barat 9, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).

Disampaikan Kepala BPTJ Kemenhub Bambang Prihartono, kondisi transportasi perkotaan saat ini sudah sedemikian parah. Jika tidak diambil langkah khusus, sambung dia, maka diyakini pada 2029 terjadi kondisi stuck. “Maknanya, ketika itu masyarakat keluar rumah tapi tidak bisa berbuat kemana-mana,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima NNC.

Dengan lahirnya perpres tersebut, Bambang menyampaikan, ada harapan bahwa pada 2019 zona merah yang merupakan indicator kemacetan semakin berkurang. Ketika itu, kata dia, jalan-jalan di perkotaan bisa dilalui dengan kecepatan sekitar 20-30 km per jam.
“Dan pada 2029, jalan-jalan yang diprediksi akan stuck, jika tidak diambil langkah penataan apapun, sudah bisa dilalui dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam hingga 70 km per jam,” tuturnya.

Dalam RITJ, menurut Bambang, memang mensyaratkan sejumlah hal yang harus diraih. Yakni, kata dia, harus melayani point to point tidak boleh lebih dari 1,5 jam. Lalu, sambung Bambang, kecepatan laju kendaraan minimum 30 km per jam.

“Selain itu, akses pejalan kaki untuk mencapai angkutan maksimal 500 meter. Dan syarat terakhir adalah adanya bagi modal hingga 80 persen. Itulah yang ingin dicapai dari implementasi RITJ. Sehingga, kondisi transportasi di Jabodetabek sesuai dengan yang diidamkan masyarakat luas,” tuturnya.

Dan demi bisa mengimplementasi RITJ itu, Bambang mengatakan, pihaknya sudah meneken kesepakatan dengan tiga pimpinan daerah tingkat I dan delapan kepala daerah di kabupaten/kota. “Di antaranya, yang menandatangai adalah Gubernur Banten, Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur Jabar. Dengan demikian, maka penyusunan program terkait transportasi perkotaan dan tata ruang di ketiga provinsi itu akan mengacu pada RITJ,” ujarnya.
 
Sementara itu, narasumber lain dalam diskusi itu dari pengamat transportasi di Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Tory Darmantoro menegaskan, isu kelembagaan memegang peran penting dalam menyukseskan integrasi transportasi publik perkotaan.

Tory meyakini, pengguna kendaraan pribadi hanya akan efektif berpindah ke angkutan umum jika terjadi pula terintegrasi dalam hal layanan. Terkait itulah, sambung dia, integrasi layanan angkutan umum sendiri diyakini baru efektif jika kelembagaannya ditata dengan baik.

“Persoalannya, integrasi kita sekarang ini masih informal. Belum dirancang secara formal. Salah satu contoh, pada Desember 2017 di program Ok-Otrip nyatanya begitu banyak mendapatkan penolakan, kendati diujicobakan hingga sekitar 4 bulan. Tapi setelah dilakukan penataan kelembagaan, termasuk dengan mengganti nama, menjadi Jak Lingko, dari semula hanya tiga koperasi, sekarang sudah 11 koperasi yang bersedia bekerja sama,” katanya.

Selain itu, Tory juga mengingatkan bahwa lembaga yang dibutuhkan Jakarta terkait transportasi publik perkotaan adalah public transport agency. Di mana, sambung dia, public transport agency itu yang kelak akan mengintegasikan seluruh jenis layanan angkutan berbasis jalan. 

“Yang terjadi selama ini kan kepala daerah hanya menyerahkan ijin transportasi pada dishub. Sedangkan bagaimana rute, kendaraan yang digunakan, dan jadwal semua diserahkan ke operator,” katanya.

Lantaran itulah, keberadaan agensi menjadi sangat penting. Pasalnya, Tory menuturkan, agensi memiliki tujuh fungsi. Yakni, pengaturan, perencanaan, kontrak kerja, integrasi layanan, promosi, tata kelola, dan kontrol pengawasan.

Sebut saja terkait DKI Jakarta, menurut Tory, agensi seperti itu sangat dibutuhkan. “Itu karena, masing-masing operator minta subsidi. Misalnya busway minta subisidi Rp1 triliun,” katanya.

Itulah sebabnya, Tory menegaskan, lembaga integrator semacam itu bahkan boleh dinilai sebagai kunci suksesnya kebijakan integrasi layanan.

Terkait RITJ, Pengamat Transportasi Yayat Supriatna menilai, adalah sebuah keharusan jika regulasi itu dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah (pemda) untuk memudahkan masyarakat dalam mencari tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat investasi.

"Pertama, soal perpindahan antarmoda, kalau itu bisa dikurangi, sungguh luar biasa perubahannya. Saya sebagai contoh sekarang harus tiga kali pindah antarmoda. Saya dari rumah parkir di Stasiun Bogor, naik kereta, turun Stasiun Juanda, pindah Transjakarta. Maka kalau RIT ini bisa menurunkan biaya perjalanan, ini luar biasa. Jadi target kita bisa satu kali (naik transportasi)," jelasnya.

Kedua, lanjutnya, adalah terkait menaikan kecepatan rata-rata. Menurut Yayat, untuk mendukung target tersebut, RIT Jabodetabek juga harus bisa menyinergikan transportasi di tingkat wilayah. Ia mencontohkan dengan memperluas jangkauan transportasi utama DKI Jakarta, yakni LRT, MRT, dan BRT, sampai ke kota-kota penyangga.

Terakhir, Yayat juga mendorong agar pemda lebih aktif lagi membumikan budaya berjalan kaki ke dalam hidup bermasyarakat, di mana hal tersebut tentu akan meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan transportasi umum.

"Tentang target akses pejalan kaki ke tempat transportasi umum maksimal 500 meter, saya kira kita ini masih kurang tentang budaya berjalan kaki. Maka itu, kami harap dari pemda didorong budaya jalan kaki itu kepada masyarakat. Intinya, RIT Jabodetabek ini harus bisa jadi panduan kepada siapapun untuk memilih tempat tinggal, kerja, dan investasi," tandasnya.

Editor : Wulandari Saptono