• News

  • Megapolitan

DPRD DKI: Pengelolaan 13 Sungai Langsung oleh Pemprov DKI Cara Jitu atasi Banjir

Ilustrasi sungai Ciliwung.
BNPB
Ilustrasi sungai Ciliwung.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menilai pengambilalihan pengelolaan 13 sungai oleh Pemprov DKI dari pemerintah pusat merupakan cara jitu menuntaskan masalah banjir di Jakarta yang belum beres.

Meski meminta ambil alih pengelolaan, menurut Prasetio normalisasi 13 sungai yang merupakan kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bakal terkendala pembebasan lahan. Pembebasan lahan tersebut menjadi tanggungjawab Pemprov DKI.

"Normalisasi yang bekerja sama dengan pemerintah pusat harus dieksekusi, enggak mungkin enggak. Di sini bukan masalah mau ngetop atau enggak ngetopnya. Itu harus dilaksanakan, normalisasi harus jalan dengan anggaran yang ada," kata Prasetio di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Menurutnya APBD Provinsi DKI mampu membiayai seluruh biaya pengelolaan termasuk normalisasi 13 sungai yang direncanakan Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) sejak lama tapi belum terlaksana.

"Saya rasa (APBD DKI) cukup. Serahkan saja ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah yang mengelola itu. Supaya tidak lagi 13 kali atau sungai itu pengelolaannya oleh pemerintah pusat," ujarnya.

Politisi asal PDIP ini menyatakan, Pemprov DKI Jakarta sanggup bila permintaan ambil alih pengelolaan 13 sungai di wilayah DKI yang kini dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR disetujui.


Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Irawan.H.P