• News

  • Megapolitan

Dinilai tak ada Hasil, PKB DKI Kritisi Program OK OCE

Ilustrasi program OK OCE.
NNC/Anhar Rizki Affandi
Ilustrasi program OK OCE.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Fraksi PKB DPRD DKI menilai banyak program kerja Pemprov DKI yang belum terealisasikan dengan baik, salah satunya program pembinaan kewirausahaan OK OCE yang cenderung tidak terlihat.

Anggota Fraksi PKB DPRD DKI Sudirman mengatakan sejak pembinaan kewirausahaan yang dijanjikan lewat program OK OCE hingga saat ini cenderung tidak terlihat. Bahkan penyerapan tenaga kerja masih minim peminat.

"Kegiatan pembinaan kewirausahaan yang dijanjikan lewat program OK OCE hingga saat ini cenderung tidak terlihat. Janji Pemprov DKI Jakarta yang dikatakan mampu meningkatkan jumlah usahawan yang kemudian akan selaras dengan penyerapan tenaga kerja masih minim peminat," kata Sudirman dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Rabu (10/4/2019).

Rapat tersebut merupakan rapat paripurna lanjutan yang menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta tahun 2018 dan Raperda pengelolaan barang milik daerah dan pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan.

Awalnya, Sudirman mengapresiasi LKPJ yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada rapat paripurna sebelumnya pada Selasa (2/4/2019) lalu. Dia mengapresiasi indeks pembangunan manusia (IPM), indikator ekonomi, dan indikator sosial yang dicapai Pemprov DKI meskipun dengan berbagai catatan.

Sudirman lalu menilai sejumlah program yang dijanjikan Pemprov DKI dinilai ada yang tumpang tindih bahkan tidak terlihat dampaknya, contohnya program OK OCE yang disebut tidak memiliki dampak yang dirasakan masyarakat. Untuk itu Sudirman meminta Pemprov DKI segera mengkaji program OK OCE karena menurutnya tidak dirasakan oleh warga Jakarta.

"Efek dari kegiatan ini pun kami rasa sangat tidak maksimal sehingga kami berharap Pemda DKI Jakarta mengevaluasi sehingga kami berharap pemerintah DKI Jakarta mengevaluasi materi kegiatan yang dimaksud, dan bahkan cenderung hanya dijadikan sebagai tempat penyaluran kaderisasi kelompok tertentu," ujarnya.

Selain itu, menanggapi Raperda tentang pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan, Sudirman meminta Pemprov DKI memikirkan dampak setelah dicabutnya Perda ini. Dia berharap jika Perda ini dicabut jangan sampai menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Irawan.H.P

Apa Reaksi Anda?