• News

  • Megapolitan

Tetap Bangun Stadion BMW, Pengacara PT BPH Sayangkan Pernyataan Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Istimewa
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengacara PT Buana Pertama Hijau (BPH), Damianus Renjaan menyesalkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan akan tetap membangun stadion BMW meski kalah dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Saat itu Anies mengatakan, kemenangan PT BHP hanya bersifat administratif.

Menurutnya, tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap antara PT BPH melawan Pemprov DKI yang dimenangkan oleh Pemprov DKI. Dia menanyakan, keputusan pengadilan negeri yang disebutkan Anies itu tercatat nomor berapa dan kapan diterbitkan.

"Apabila pembagunan tersebut dilakukan tanpa menghormati hak PT BPH, maka PT BPH akan terus mengajukan upaya hukum, kita akan menyurati DPRD DKI terkait permasalahan ini," kata Damianus, Rabu (15/5/2019).

Dalam putusan PTUN terkait kasus ini, Keputusan yang diterbitkan tergugat dinyatakan batal. Yakni berupa sertifikat hak pakai nomor 314/kelurahan Papanggo, tanggal 18 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2017, Nomor 00369/Papanggo/2017, luas 29.256 M2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Juga, sertifikat hak pakai nomor 315/kelurahan Papanggo, tanggal 18 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2017, Nomor 00368/Papanggo/2017, luas 66.999 M2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Damianus mengatakan, putusan PTUN ini diketok pada Selasa (14/5/2019) kemarin yang amar pokoknya mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau. Menurutnya, PTUN telah membatalkan sertifikat hak pakai nomor 314 dan 315. Atas nama Pemda DKI Jakarta.

"Akibat putusan tersebut, maka PT Buana Permata Hijau dengan ini meminta Pemprov DKI Jakarta agar menghentikan proses pembangunan Stadion BMW dan menghormati PT Buana Permata Hijau atas lahan tersebut," tegasnya.

Sebelumnya, PT BPH meminta sertifikat hak pakai atas pembangunan itu dibatalkan. Kuasa hukum PT BPH, Damianus Renjaan, mengatakan pihaknya tidak pernah diajak musyawarah atas pembebasan tanah itu. Padahal, menurutnya, PT BPH masih memegang hak guna tanah sebesar 6,5 hektare.

Gugatan didaftarkan dengan nomor perkara 282/G/2018/PTUN-JKT pada November 2018. Pihak tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

 

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Widita Fembrian