• News

  • Megapolitan

Gubernur Anies Luncurkan Gugus Tugas Reforma Agraria

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meluncurkan Gugus Tugas Reforma Agraria Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019) pagi.
dok.Istimewa
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meluncurkan Gugus Tugas Reforma Agraria Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019) pagi.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meluncurkan Gugus Tugas Reforma Agraria Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019) pagi.

Peluncuran juga disertai dengan kegiatan sosialisasi kebijakan reforma agraria kepada SKPD terkait dengan menghadirkan narasumber perwakilan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, serta Akademisi Noer Fauzi Rachman, Phd.

"Kita sama-sama ketahui bahwa ini adalah tindak lanjut dari terbitnya Kepgub 574 tahun 2019 sebagai perubahan atas Kepgub 162 tahun 2019. Dan sesuai dengan keputusan tersebut, dibentuk gugus tugas yang fungsinya untuk mendukung penyelenggaraan reforma agraria di Provinsi DKI Jakarta," kata Anies di Balai Agung, Senin (27/5/2019).

"Reforma agraria ini penting sekali, karena lewat reforma agraria ini diharapkan kita bisa mengatasi beberapa persoalan mendasar di bidang agraria yang implikasinya pada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik. Khususnya dalam hal ketimpangan penguasaan, ketimpangan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ada di Jakarta," lanjutnya.

Reforma Agraria adalah kebijakan untuk penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Anies menuturkan reforma agraria yang terjadi di Jakarta juga mencakup konflik sengketa agraria, alih fungsi lahan yang berjalan secara masif, tantangan kualitas lingkungan hidup, kemiskinan dan pengangguran, serta kesenjangan sosial.

"Karena itu, mari kita tetapkan reforma agraria ini lebih dari sekadar administrasi. Ini adalah soal bagaimana menjadikan Jakarta kota yang berkeadilan, dimana penguasaan atas lahan ditata, diatur dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip ketertiban pada aturan hukum," ujarnya.

Dirinya meyakini Gugus Tugas Reforma Agraria dapat berkontribusi optimal dalam penyelenggaraan reforma agraria di Jakarta, sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Jakarta.

Selain itu, Anies juga berharap Gugus Tugas Reforma Agraria dapat berkolaborasi dan sejalan dengan kebijakan perpajakan bumi dan bangunan (PBB) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, khususnya pembebasan PBB bagi pensiun PNS, veteran, maupun keluarga pahlawan.

"Saya berharap ini dijalankan secara serius. Aspeknya ada banyak. Nanti kita akan mendengar dari para pakar tentang aspek ini. Kita berharap kepada para Lurah dan para Camat yang nanti akan berada di garis paling depan, pegang prinsip itu. Berpihaklah pada prinsip keadilan. Jangan berpihak kepada jumlah rupiah. Tetapi berpihak kepada prinsip keadilan pada semuanya," tuturnya.

Perlu diketahui, Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir dan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, terdapat tiga tujuan mulia yang ingin dicapai.

Pertama, menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan. Kedua, menyelesaikan konflik agraria. Ketiga, Menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan.

Selama ini, sering terjadi konflik masalah agraria. Dalam hal ini, setidaknya ada dua pemicu konflik agraria. Pertama, kurang tepatnya hukum dan kebijakan pengatur masalah agraria, baik terkait pandangan atas tanah, status tanah dan kepemilikan, hak-hak atas tanah, maupun metode untuk memperoleh hak-hak atas tanah.

Kedua, kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa  tanah, yang akhirnya berujung pada konflik.

Kebijakan ini, juga sesuai dengan RPJMN 2016-2019 di bidang pertanahan yang mencanangkan empat program yang bertujuan untuk tercapainya Reforma Agraria, yaitu antara lain meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah, neningkatkan ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur, meningkatkan pelayanan pertanahan, dan untuk memperbaiki porsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Dari total luas tanah DKI Jakarta seluas 662,3 km2, luas bidang tanah yang telah bersertifikat seluas 532,6 km2 (80,42 persen). Sementara tanah yang belum bersertifikat seluas 129,7 km 2 (19,58 persen). Untuk  tanah yang belum bersertifikat tersebut diharapkan dapat dituntaskan tahun ini melalui tugas dari perangkat Gugus Tugas Reforma Agraria Pemprov DKI Jakarta.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Tommy Satria Ismaya Cahya