• News

  • Megapolitan

Pengamat Sebut Urbanisasi bisa Diselesaikan dengan Penegakan Perda

Pengamat sebut urbanisasi bisa diselesaikan dengan penegakan Perda.
Megapolitan
Pengamat sebut urbanisasi bisa diselesaikan dengan penegakan Perda.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta tegas untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) No 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Pasalnya, penegakkan Perda ini diyakini menjadi solusi bagi masalah urbanisasi di Jakarta.

"Urbanisasi itu menjadi masalah utama Jakarta setiap tahun. Bahkan, urbanisasi ini memiliki keterkaitan dengan masalah lainnya, seperti transportasi, sampah , penganggurandan pemukiman kumuh. Solusinya, ya Gubernur harus tegas menegakkan Perda," kata Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, di Jakarta, Selasa (11/6/2019/).

Dengan tegaknya aturan, kata pria yang akrab disapa SGY ini, setiap pendatang yang tiba di Jakarta akan menyesuaikan diri dengan tertib. Namun, lanjutnya, jika Perda itu hanya dijadikan topeng saja, permasalahan mendasar di Jakarta tidak akan selesai.

"Diakui atau tidak, pendatang ini berkontribusi dalam pembangunan di Jakarta. Bisa menumbuhkan ekonomi. Hanya saja, percuma kalau ekonomi terus tumbuh tapi masyarakatnya tidak tertib. Jadi, Satpol PP harus ikut terjun ke masyarakat untuk menegakkan Perda tadi," ujarnya.

Dia bahkan menganggap Anies sebagai penegak Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menghapus operasi yustisi kependudukan. Sebab, setiap warga negara berhak tinggal di mana saja sesuai dengan ketentuan aturan dalam UU No 23 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

"Operasi yustisi atau bina kependudukan itu tidak perlu dijalankan saat lebaran saja. Tapi, Satpol PP harus menegakkan Perda setiap hari, setiap saat agar masyarakat bisa tertib. Setiap pendatang bisa didata melalui perangkat kelurahan terbawah. Tinggalnya dimana, punya izin tinggal atau nggak, kerjanya apa, itu semua bisa dilakukan kalau ada kemauan," jelas Sugiyanto.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pihaknya tidak akan melarang pendatang untuk mengadu nasib di Jakarta. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan lapangan pekerjaan bagi siapa pun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

Terlebih, ungkapnya, pertumbuhan ekonomi Jakarta selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Anies pun mengaku akan mempermudah izin usaha dan investasi di Ibukota. Sehingga, setiap usaha bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak dan masalah urbanisasi terselesaikan dengan baik.

Meski demikian, pihaknya juga akan tetap melakukan bina kependudukan bagi para pendatang. Namun, dia enggan menyebut bina kependudukan itu dengan operasi yustisi, tapi arahnya kepada melayani masalah kependudukan. Dia menegaskan, setiap pendatang harus melapor kepada RT/RW setempat jika tinggal lebih dari 24 jam.
   

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani