• News

  • Megapolitan

Golkar: Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Dapat Timbulkan Preseden Buruk

Ketua Fraksi Partai Golkar, Ashraf Ali.
Netralnews/Wahyu Praditya
Ketua Fraksi Partai Golkar, Ashraf Ali.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menyatakan, tidak ada perda yang mengatur peruntukan lahan hasil reklamasi. Untuk itu, terasa janggal jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi.

"Tidak ada regulasinya, tidak ada peraturan daerah reklamasi. Sesuatu didirikan di tanah yang tidak didukung peraturan daerah lalu dibangun sesuatu di atasnya. Logikanya, nggak bisa ada dokumen apa pun," kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Ashraf Ali di Gedung DPRD DKI Senin (17/6/2019).

Dirinya pun meminta Gubernur Anies Baswedan menjelaskan proses terbitnya IMB di Pulau Reklamasi. Mereka mengungkit tindakan Anies yang pernah menyegel bangunan di Pulau D. 

"Gubernur harus jelaskan ke publik. Dulu Pak Anies sendiri yang melakukan penegasan. Tentang reklamasi (melakukan) penolakan. Gubernur, beliau dengan berani ambil tindakan (disegel), sekarang rekomendasi izin. Ini saya pikir Anies harus jelaskan terbuka kepada masyarakat," ujarnya.

Dirinya menegaskan, kebijakan Anies menerbitkan IMB di Pulau Reklamasi dapat menimbulkan preseden buruk. "Jangan sampai tidak dijelaskan karena akan menjadi preseden yang buruk," tuturnya.

Diakui Ashraf, kebijakan Anies yang menerbitkan IMB jadi pembahasan serius di DPRD DKI Jakarta. Para anggota Dewan, kata dia, belum memahami alasan pemberian IMB di Pulau Reklamasi.

 

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Widita Fembrian