• News

  • Megapolitan

Politisi Hanura Ini Minta KPK Turun Tangan Telusuri Kasus IMB di Pulau Reklamasi

Politisi Hanura minta KPK turun tangan telusuri kasus IMB di Pulau Reklamasi.
Solidaritas
Politisi Hanura minta KPK turun tangan telusuri kasus IMB di Pulau Reklamasi.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau hasil reklamasi terus menuai pro dan kontra.

Tak sedikit anggota DPRD DKI yang menyatakan, jika penerbitan IMB untuk ratusan bangunan di Pulau Reklamasi menyalahi prosedur. Salahsatunya anggota Fraksi Hanura di DPRD DKI Muhammad Guntur.

Guntur meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk menelusuri soal penerbitan IMB di pulau reklamsi.

"Untuk menghidari adanya dugaan korupsi dalam peneribitan IMB di pulau reklamasi ini saya kira gak ada salahnya KPK turut tangan," kata Guntur dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/6/2019).

Dikatakan Guntur, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan beberapa temuan yang diduga menyalahi prosedur. Nantinya, ia akan menyerahkan bukti-bukti itu ke KPK agar segera diselidiki.

Guntur menyebut, terbitnya IMB itu jelas menyalahi aturan karena Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Zonasi Wilayah Piaesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) masih di dalam tahap pembahasan antara legislatif dan ekskutif.

"Yang pasti penerbitan IMB oleh eksekutif adalah langkah yang salah karena perda zona pesisir belum selesai dibahas," ujarnya.

Ia menilai gurita korupsi proyek reklamasi telah aktif kembali. Dirinya menduga tak hanya melibatkan jajaran eksekutif saja, melainkan juga menyasar ke beberapa anggota DPRD DKI.

"Berharap masyarakat maupun untuk bekerja sama memantau dan meminta Pemprov DKI mencabut kembali IMB yang telah dikluarkan. Karena ini akan berdampak sangat buruk terhadap kinerja Pemprov DKI," tuturnya.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani

Apa Reaksi Anda?