• News

  • Megapolitan

Pemprov DKI Harus Morotarium Penerbitan IMB di Lahan Reklamasi

Pengamat Lingkungan Anwar Lasappa
Istimewa
Pengamat Lingkungan Anwar Lasappa

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lokasi lahan reklamasi di Teluk Jakarta disoroti oleh Indonesia Hijau Institute.

Direktur Indonesi Hijau Institute Anwar Lasappa mempertanyakan langlah Pemerintahan dibawah komando Anies Baswedan ini, pasalnya pijakan hukum untuk itu belum ada.

"Langkah ini patut dipertanyakan karena Perda (Peraturan Daerah) mengenai Zonasi hingga saat ini belum tuntas," kata Anwar.

Dikatakan Alumnus Universitas Hasanuddin ini, reklamasi Teluk Jakarta mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Hingga saat ini pembahasan RZWP3K masih belum tuntas.

"Oleh karena itu kami mendesak kepada Pemprov DKI untuk melakukan moratorium penerbitan IMB di lahan reklamasi sebelum detail ranperda RZWP3K selesai tuntas dibahas," tandas Pengamat Lingkungan ini.

Namun, Anwar tetap beri apresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta agar tidak lanjutkan pembahasan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS).

"Kami apresiasi penghentian pembahasan RTRKS karena berpotensi menimbulkan dampat negatif terhadap kelangsungan ekosistem di Teluk Jakarta," tandas Anwar.

 

Editor : Firman Qusnulyakin

Apa Reaksi Anda?