• News

  • Megapolitan

Ahok Sebut Gubernur Anies Pintar Ngomong, Gerindra Membela

Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Anies Baswedan
Foto diolah dari berbagai sumber
Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Anies Baswedan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM -  Pernyataan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengatakan Gubernur DKI Anies Baswedan pintar ngomong sehingga izin mendirikan bangunan (IMB) dapat terbit tanpa Peraturan Daerah (Perda) mendapat tanggapan dari Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.

Melalui Ketua Fraksi, Abdul Ghoni, Gerindra menegaskan, Gubernur Anies telah sesuai aturan dan tidak mungkin asal menerbitkan IMB bagi bangunan di pulau reklamasi.

"Pak Anies sesuai aturan, dia punya dasar hukum mengeluarkan itu. Nggak asal," kata Ghoni, Kamis (20/6/2019).

Menurutnya, Anies tidak mengeluarkan kebijakan tanpa pertimbangan lembaga dan dinas terkait. Dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta sampai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Ada konsultasi dengan Citata, Citata juga kaji. IMB juga hasil rekomendasi Citata. Citata juga dengan biro hukumnya, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)," ujar Ghoni.

"Nggak mungkin Pak Anies buat atau teken, instruksikan dinas terkait, pasti ada konsultasi TGUPP, Citata. Citata kan tahu proses, mekanisme dalam perizinan IMB. Kalau tidak ada dasar hukum, Pak Anies juga nggak berani. PTSP juga dilibatkan," lanjutnya.

Dirinya lalu menyebut Ahok membiarkan bangunan tanpa dasar hukum dibangun. Dikatakan Ghoni, bangunan itu bukan mulai dibangun saat Anies menjabat pada 2017.

"Pada zaman Pak Ahok tidak buat aturan. Itu kan bangunan itu berdiri tidak ada (aturan). Reklamasi nggak jelas, bangunan nggak jelas. Itu bukan hanya saat Pak Anies bangunan itu dibangun. Sampai 1.000 unit kalau tidak salah," terang Ghoni.

Pemprov DKI sebelumnya mengeluarkan IMB untuk bangunan yang berada di pulau reklamasi. Padahal bangunan-bangunan tersebut sempat disegel oleh Pemprov akibat dinilai melanggar izin.

Diketahui Ahok mengatakan Pergub tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara diterapkan untuk warga yang sudah membeli rumah di pulau reklamasi. Dia heran Pergub yang diterbitkannya dijadikan dasar hukum oleh Anies untuk menerbitkan semua IMB bangunan di pulau reklamasi.

Dia kemudian menyamakan Anies dengan oknum anggota DPRD DKI Jakarta yang menolak NJOP 15 persen saat pembahasan Perda Tata Ruang di pulau reklamasi. Ahok pun menyebut Anies pintar ngomong sehingga IMB bisa muncul tanpa Perda.

Untuk diketahui, penyegelan Pulau D reklamasi dilakukan pada Kamis (7/6/2018). Ada 932 bangunan yang disegel karena tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Setelah menyegel bangunan di pulau reklamasi, Anies mencabut izin 13 pulau reklamasi. Hal ini sesuai dengan janji kampanye Anies sebelum terpilih menjadi Gubernur DKI.

Namun, pada 2019, Pemprov DKI mengeluarkan IMB untuk bangunan di pulau itu. Salah satu dasar hukum diterbitkannya IMB itu, menurut Anies, adalah Pergub 206/2016 tentang PRK.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Tommy Satria Ismaya Cahya