• News

  • Megapolitan

IFRA Harap Pelantikan Pejabat Baru DKI Mampu Potong Satu Generasi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
NU
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melantik 15 pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan bertugas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Senin (8/7/2019) lalu.

Mereka yang dilanik dipilih berdasarkan hasil seleksi terbuka atau lelang jabatan yang digelar Pemerintah DKI Jakarta. Terkait pelantikan pejabat tersebut, Indonesia For Transparancy and Acountability ( IFRA) berharap penempatan pejabat baru mampu memotong satu generasi. 

Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif IFRA, Agus Chairudin, saat ini banyak pejabat menengah hingga bawah diisi oleh orang-orang lama yang tidak sejalan dengan orang nomor satu di Jakarta.

"Evaluasi dan monitor yang harus dilakukan pejabat baru. Seperti Satpol PP, Dinas Perumahan, dishub, citata, PTSP dan BPPBJ. Itu perlu penyegaran dan pembersihan dari pegawai-pegawai yang akan merongrong kepemimpinan Anies Baswedan," kata Agus, Jumat (12/7/2019).

Dikatakannya, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan kegiatan strategis daerah (KSD). KSD ini dianggap menelan anggaran cukup besar, baik melalui e-katalog maupun lelang terbuka.

"Seperti di BPPJB, sudah menjadi rahasia umum ada oknum yang banyak bermain proyek. Selama ada oknum ini, maka KSD itu hanya jadi jargon pencitraan bagi gubernur," ujarnya.

Hal ini pun, lanjut Agus, tidak terlepas dari oknum dewan yang disinyalir tidak terpilih lagi, sedang berupaya memastikan paket program titipannya berjalan mulus. Untuk itu, ungkap Agus, perlu keberanian Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk memotong satu generasi birokrasi.

"Potong satu generasi ini untuk suksesi KSD gubernur. Kita tahu pada 2012-2017, pelaksanaan RPJMD DKI berantakan karena tidak berdasarkan RPJP DKI 2005-2025. Yang hanya jadi korban pencitraan. Contoh sumur resapan yang tidak jelas keberlanjutannya. Lalu proyek monorel dengan penunjukan langsung, yang tanpa dasar berubah jadi LRT," pungkasnya.

 

 

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Widita Fembrian