• News

  • Megapolitan

Rapimgab Pengesahan Tatib Pemilihan Wagub DKI Molor, Ini Kata Fraksi Demokrat

Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI, Neneng Hasanah.
demokratdki.or.id
Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI, Neneng Hasanah.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pembahasan tata tertib (tatib) pemilihan wakil gubernur (Wagub) DKI makin tidak menentu. Hal itu dikarenakan tertundanya beberapa agenda rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) DPRD DKI. Walhasil, pembahasan tatib pun makin terkatung-katung.

Tertundanya Rapimgab menyebabkan jadwal paripurna penetapan wagub pun terancam molor dari 22 Juli hingga batas waktu yang belum ditentukan. Apalagi, dalam rapat Bamus, tidak memasukan ageda paripurna wagub, tapi terakait perda di Jakarta.

"Solusinya untuk mempercepat pelaksanaan paripurna, pimpinan dewan dan anggota harus meningkatkan komunikasi. Kalau pun ada undangan, belum tentu anggota akan hadir dalam paripurna karena komunikasi di dewan sangat tidak harmonis antara pimpinan dan anggota," kata anggota fraksi Demokrat, Neneng Hasanah, Kamis (18/7/2019).

Menurut Neneng, penundaan paripurna penetapan wagub akan berpengaruh besar pada sekda dalam menjalankan tugasnya.

Dirinya mencontohkan, saat gubernur DKI menjalankan tugas luar negeri, seperti ke Colombia. Tanpa adanya wagub, gubernur ke luar negeri. Sekda menjalankan tugas kepemimpinan di Jakarta. Padahal tugasnya sangat banyak dalam mengawasi kinerja SKPD di DKI.

"Kalau tidak tuntas paripurna wagub, tentunya akan banyak agenda yang terancam molor, seperti pembahasan APBD P dan APBD 2020,” tegasnya.

Diketahui Rapimgab pengesahan tatib pemilihan Wagub DKI mengalami penundaan beberapa kali. Kabarnya, penundaan Rapimgab ditengarai lantaran adanya surat undangan untuk fraksi-fraksi di DPRD yang tak kunjung ditandatangani ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi.

"Lah bagaimana mau rapimgab, undangannya saja masih mandek di ketua dewan. Belum ditandatangani," kata salahsatu sumber yang ditemui di Gedung DPRD DKI.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Irawan.H.P