• News

  • Megapolitan

Soal ‘Mogoknya‘ Rapimgab Pemilihan Wagub, Pimpinan DPRD dan Sekwan Saling Menyalahkan

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.
Netralnews/Adiel Manafe
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemilihan wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta diprediksi molor. Hal tersebut dikarenakan rapat pimpinan gabungan ( Rapimgab) untuk mengesahkan tata tertib (tatib) belum juga dilaksanakan.

Padahal, 22 Juli 2019 harusnya menjadi batas waktu dalam menentukan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru. Tertundanya Rapimgab menyebabkan pemilihan Wagub DKI harus molor dari waktu yang ditentukan.

Tidak mau disalahkan, para legislator di Kebon Sirih langsung melempar tanggung jawab. Mereka menilai tertundanya Rapimgab diakibatkan belum dijadwalkan agenda rapat oleh Sekretaris Dewan ( Sekwan).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bahkan mengaku tidak tahu soal adanya rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sedianya dilaksanakan, Senin (22/7/2019).

Ia mengatakan, dirinya belum menerima surat permohonan jadwal rapat paripurna.

"Saya tidak tahu, karena suratnya belum sampai ke saya, belum selesai semua, kalau sudah pasti saya selesaikan,” ujar Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Selasa (23/7/2019).

Diakuinya, dirinya tak pernah mendapat kabar dari Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta.

"Saya engak ngerti, suratnya belum sampai saya gimana. Yang punya kepentingan siapa? Bukan saya kan. Jadi, ya udah tanya ke yang punya kepentingan. Belum ada surat ke saya, kalau ada, pasti saya buat Rapimgab," ujar Prasetio.

Berbeda dengan Prasetio, terkait surat undangan jadwal Rapimgab, Sekwan DPRD DKI Jakarta M. Yuliadi mengaku sudah membuatnya. Namun tidak ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

"Saya sudah bikin undangannya tapi undangan belum diteken sama pimpinan kan jadi enggak bisa jalan,” ujar Yuliadi.

Selain itu, kesibukan para pimpinan juga menjadi penghalang besar untuk bisa menggelar Rapimgab. "Iya karena pimpinannya juga masih banyak acara masih sibuk masing-masing. Kita hanya fasilitasi undangan perintah dari pansus untuk membuat undangan," akunya.

Ia menyebut bahwa hingga saat ini pun belum ada perintah dari pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk membuat undangan rapimgab. Sementara sekwan tak bisa mengatur jadwal, karena semua tergantung para legislator.

"Ya kan kita fasilitasi fungsinya, saya enggak bisa mengendalikan dewan lho, dewan harus rapat. Kan mereka harus minta ke kita, kita disuruh. Nanya ke ketua pansusnya kenapa ini enggak jalan," ujarnya.

Yuliadi pun meminta agar terkait jadwal Rapimgab hingga rapat paripurna dibicarakan oleh para pimpinan agar ada kesepakatan waktu dan tidak diundur. "Iya harusnya diomongin bareng antara pansus dan pimpinan, waktunya kapan. Kan harus diomongin," sarannya. 

 

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Widita Fembrian