• News

  • Megapolitan

Terkait Gugatan Kualitas Udara, Pemprov DKI akan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Ilustrasi lambang logo Pemprov DKI Jakarta.
rmoljabar
Ilustrasi lambang logo Pemprov DKI Jakarta.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemprov DKI Jakarta baru akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat selaku tergugat atas buruknya kualitas udara Jakarta digelar di PN Jakarta Pusat.

Demikian di tegaskan Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah. Diakuinya, saat ini Pemprov DKI Jakarta belum menentukan strategi untuk menghadapi sidang gugatan tersebut.

"Kita belum bicarakan (strategi). Kan ini baru panggilan para pihak ya. Itu kan tergugatnya juga banyak, pemda sama Pemerintah Pusat. Nanti kita koordinasi dulu dengan teman-teman semua para tergugat, langkahnya seperti apa," kata Yayan.

Pemprov DKI, Menurutnya, perlu berkoordinasi agar langkah hukum yang diambil sama. Namun, dia belum mau berbicara banyak mengenai sidang perdana gugatan warga negara atas buruknya kualitas udara Jakarta yang digelar pada hari ini.

"Intinya semuanya kita selaku para tergugat akan saling berkoordinasi dalam penanganan perkara gugatan pencemaran udara ini," ujar Yayan.

Sidang perdana gugatan atas buruknya kualitas udara Jakarta digelar di PN Jakarta Pusat. Sidang dengan nomor perkara perdata 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst mengagendakan pemeriksaan berkas.

Sebanyak 30 orang menjadi penggugat. Sementara itu, para pihak tergugat antara lain Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Kemudian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Gubernur Banten Wahidin Halim.   

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Irawan.H.P