• News

  • Megapolitan

Masih Proses Lelang Pemprov DKI Tunda Pembangunan Flyover dan Underpass

Pemprov DKI tunda pembangunan flyover dan underpass.
Jakarta Review
Pemprov DKI tunda pembangunan flyover dan underpass.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemprov DKI Jakarta menunda tiga proyek jalan layang (flyover) dan satu jalan bawah tanah (underpass) senilai Rp378 miliar.

Tiga lokasi proyek flyover berada di Tanjung Barat, Lenteng Agung, dan Cakung. Sementara untuk underpass berada di Pasar Senen.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, tahun ini Pemprov DKI masih fokus menata trotoar yang menjadi kegiatan strategis daerah dan bahkan tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66/2019 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Penataan trotoar harus dipercepat, khususnya di jalur transportasi.

"Karena masih proses lelang, pembangunannya digeser ke 2020. Tahun ini kami hanya membuat anggaran untuk uang muka proyek sekitar 10%, maksimal 15 persen," kata Hari, dikutip Senin (19/8/2019).

Dia menjelaskan, pembangunan flyover dan underpass menggunakan anggaran dua tahun berjalan. Untuk flyover Tanjung Barat dianggarkan Rp103,2 miliar, Lenteng Agung Rp90,8 miliar, Cakung Rp90,9 miliar, dan underpass Senen Extension Rp94,8 miliar.

"Tujuan pembangunan flyover tersebut guna menghilangkan persimpangan sebidang jalan rel dan jalan raya," ujarnya.

Untuk status flyover Sunter Timur yang juga akan dibangun tahun ini menjadi tidak jelas lantaran pembangunan bersinggungan dengan dua proyek di sekitar di antaranya proyek Stadion Internasional BMW dan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter.

"Untuk sementara dikosongkan. Nanti menunggu redesain lagi. Artinya tidak kita kerjakan dulu," tuturnya.

Menurut dia, pembangunan jalan tidak sebidang itu menjadi prioritas karena tingkat kerawanan dan kemacetan di kawasan itu sangat kronis. Pembangunan flyover dan underpass diperkirakan sepanjang 500 meter dengan lebar sembilan meter.

Sementara Aggota Komisi B DPRD Jakarta Yuke Yurike menilai molornya pembangunan akibat lemahnya perencanaan yang dilakukan perangkat daerah terkait, dalam hal ini Dinas Bina Marga.

Apalagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak fokus membantu percepatan pembangunan dan justru memberi target yang bisa membahayakan pengguna, seperti di flyover Pancoran sebelum adanya rekomendasi Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

Politisi PDIP ini meminta Anies fokus berkomunikasi dengan jajarannya untuk menyelesaikan pembangunan yang berjalan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat adanya perubahan kebijakan demi sebuah keberpihakan.

"Sejak jadi pemimpin DKI, Anies sibuk mengoreksi kebijakan yang sudah berjalan sebelumnya. Pembangunan itu harus berkelanjutan," terangnya.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani