• News

  • Megapolitan

Pemprov DKI Bakal Beri Sanksi Para Penunggak Pajak

Ilustrasi penunggak pajak.
Istimewa
Ilustrasi penunggak pajak.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemprov DKI dalam hal ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah ( BPRD) DKI Jakarta bakal memberikan sanksi bagi masyarakat penunggak pajak, salah satunya dengan pemblokiran rekening.

Kepala BPRD, Faisal Syafruddin, mengatakan saat pelaksanaan penagihan pajak, nantinya para wajib pajak yang belum membayar pajaknya akan diberikan surat pemberitahuan. Jika belum menaati, maka akan dipasang stiker atau penanda.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan surat paksa dan rencana pelaksanaan penyenderaan (Gizjeling). Sanksi lainnya adalah rekening wajib pajak yang tidak taat akan diblokir.

"Pemblokiran rekening hingga dilaksanakan penyitaan dan lelang harta benda wajib pajak sebagai pelunasan tunggakan pajaknya," kata Faisal di Balai Kota DKI, Senin (16/9/2019).

Selain itu, pemprov DKI akan menerapkan sanksi pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang tidak memberikan laporan data transaksi usahanya. Selain itu, untuk kendaraan bermotor, akan dilakukan razia gabungan untuk memeriksa pembayaran pajak STNK kendaraan.

"Pelaksanaan razia gabungan terhadap pengesahan STNK kendaraan bermotor secara intens dan masif," ujarnya.

Diakuinya, Pemprov DKI telah membuat program peringanan pembayaean pajak di tahun 2019. Hal itu dilakukan untuk mendorong agar para wajib pajak menaati kewajibannya. Penagihan setelah keringanan itu bahkan akan dilakukan pihaknya dalam skala besar.

"Pada tahun 2020 akan dilaksanakan penagihan dan penegakan hukum (law enforcement) terhadap penunggak pajak yang masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya," tutur Faisal. 

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Widita Fembrian