• News

  • Megapolitan

Usulan Anggaran dalam KUA-PPAS DKI 2020 Dipertanyakan, Ini Kata Sekda DKI

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - DPRD menemukan beberapa usulan anggaran dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020 yang cukup mengejutkan. 

Diantaranya usulan kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari Rp19 miliar menjadi Rp26,5 miliar. 

Kemudian, renovasi rumah dinas Gubernur DKI yang dianggarkan senilai Rp 2,422 miliar dan anggaran pengadaan lisensi perangkat lunak (software) dan antivirus yang mencapai Rp 12 miliar. 

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, menilai, maraknya usulan anggaran aneh yang lolos karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mengetahui detail yang diusulkan. 

"(Usulan) ditandatangani Gubernur dong," kata Saefullah dalam keterangannya, Selasa (8/10/2019). 

Menurut Saefullah, kondisi tersebut terjadi karena Pemprov DKI memiliki banyak program dan kegiatan, sehingga tidak mungkin Anies mencermati anggaran secara satu per satu. 

"Kegiatan kita itu jumlahnya ribuan per tahun. Satuan anggarannya mencapai puluhan ribu. Kan orang enggak bisa tahu satu per satu besaran anggaran itu," ujar Saefullah

Saefullah menegaskan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) semestinya yang melakukan pembahasan dan pengagajuan anggaran. 

Meski demikian, kata Saefullah, rancangan anggaran itu masih sementara sehingga masih bisa dibahas dan berubah nantinya. 

"Justru itu, naik turunnya dalam pembahasan, rasionalisasinya seperti apa. Besaran anggaran di situ kan bukan sesuatu yang mengikat karena masih dibahas," pungkas Saefullah.

Sebelumnya, beberapa fraksi di DPRD DKI menolak rencana kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Alasannya, kenaikan anggaran TGUPP di tahun 2020 karena menilai TGUPP tidak memberikan manfaat bagi warga Jakarta.

"Kami harus melakukan evaluasi. Fraksi PDIP itu melihat (TGUPP) lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Pantas Nainggolan di Gedung DPRD Jakarta.

Ia juga menilai TGUPP seharusnya menjadi bagian dari anggaran operasional gubernur. Sebab, TGUPP melekat dengan gubernur.

Pantas menyebut PDIP tak mempersoalkan jika dengan masuknya TGUPP anggaran operasional Anies menjadi bertambah. Karena, dia menjelaskan anggaran operasional gubernur juga ada batasannya.

"Ya nggak ada, soal dana operasional gubernur itu kan juga ada batasannya," ujarnya. 

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Nazaruli