• News

  • Megapolitan

Pemkot Bekasi Perketat Dana Bos, Pasca-Kepsek Korupsi

dana bos (riset)
dana bos (riset)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM -  Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat, memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pascapenangkapan seorang kepala sekolah setempat atas tuduhan korupsi kegiatan itu.

"Saya pribadi sebetulnya belum mengetahui secara detail kejadian penangkapan itu, namun tetap upaya pengawasan dana BOS daerah akan diperketat," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Agus Enap, di Bekasi, Jumat.

Menurut dia, dana BOS hanya diperbolehkan untuk kepentingan sekolah, seperti kegiatan pengadaan alat tulis kantor, alat peraga dan kegiatan sekolah.

Di luar kegiatan itu, kata dia, sangat dilarang untuk digunakan, sehingga perlu pengawasan ketat. Menyusul kejadian ini, Agus menyatakan bakal meningkatkan pengawasan terhadap kepala sekolah di tingkat dasar. "Pengawasan dana BOS di 447 sekolah dasar di Kota Bekasi akan kita intensifkan," katanya.

Satu orang pengawas, ujar dia, bertugas mengawasi dan memeriksa administrasi dana BOS terhadap 10 sekolah. Agus mengaku jumlah pengawas tersebut dirasa masih ideal untuk mengawasi pelaksanaan dana BOS.

"Kita akan meningkatkan kewaspadaan, jadi pengawas tidak hanya memeriksa dokumen saja, tapi harus gencar melakukan peringatan kepada sekolah agar uang itu digunakan dengan baik," katanya.

Kalau sudah diingatkan tapi masih ada penyimpangan, kata dia, pengawas harus memberitahu ke Dinas Pendidikan yang kemudian diteruskan ke Inspektorat.

"Pihak inspektorat merupakan instansi yang berwenang untuk merekomendasikan sanksi bagi oknum yang menyalahgunakan dana BOS," katanya.

Sebelumnya diberitakan, seorang mantan Kepala SD Negeri Kranji 10, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi berinisial H ditangkap penyidik Kejaksaan Negeri Bekasi, Kamis (19/1) siang.

H ditahan di penjara Bulak Kapal Kota Bekasi karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana BOS tahun anggaran Juli 2013 sampai Juni 2014 dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp148.415.225.

Editor : Wulandari Saptono
Sumber : Antara