• News

  • Megapolitan

Sandiaga Puji Program Pendidikan Ahok

Sandiaga Uno (Netralnews/Adiel Manafe)
Sandiaga Uno (Netralnews/Adiel Manafe)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memuji kebijakan-kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal pendidikan di ibukota.

Sandi panggilan akrab Sandiaga Uno, melontarkan hal itu usai menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan PDIP dalam menentukan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada DKI 2017.

"Program-program Jakarta yang bagus seperti pendidikan harus ditingkatkan. Jangan hanya karena gubernurnya diganti, terus kita ganti kebijakan juga," ujar Sandi di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).

Sandi mengatakan, jika ada gubernur yang terpilih pada 2017 selain Ahok, bukan berarti program-program baik yang sudah dijalankan Ahok untuk mengubah wajah ibukota harus diganti. Seharusnya menurut Sandi, benahi kekurangan-kekurangan yang ada. Dia pun memberi contoh soal sosialisasi sebelum penggusuran pemukiman liar di beberapa kawasan di Jakarta.

"Kalau misalnya ada yang kurang, seperti misalnya penggusuran kurang sosialisasi, ya harus kita perbaiki," tuturnya.

Bukan cuma kali ini saja politisi Partai Gerindra itu memuji Ahok. Pada beberapa kesempatan, Sandi juga melontarkan pujiannya terhadap kinerja mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Saya percaya, Ahok punya rekam jejak yang cukup mumpuni. Apa yang dilakukannya sudah benar, antikorupsi, dan birokrasi diperbaiki. Kalau sistem penyerapan tidak berjalan, ini perlu pemikiran ulang," ucap Sandi di Jakarta, 6 Februari 2016 lalu.

Seperti diketahui, salah satu bukti nyata program Ahok untuk pendidikan di Jakarta adalah dengan memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau bantuan uang tunai setiap bulannya kepada para pelajar di Jakarta yang kurang mampu.

Bahkan, kartu yang diperuntukkan untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA ini, akan berlaku juga di bangku kuliah, di mana pemegang KJP yang masuk universitas negeri, akan diberikan bantuan Rp18 juta per tahun.

Selain itu, pada 2016 ini Ahok berencana untuk membuat sekolah-sekolah negeri dikelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Konsep pengelolaan seperti ini sama halnya dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskemas yang tak sepenuhnya dikelola Dinas Kesehatan, tetapi BLUD.

Jika sekolah negeri dikelola dalam BLUD, maka guru nonpegawai negeri sipil (non-PNS)bisa mengajar di sekolah negeri. Dengan demikian, para guru PNS mau tidak mau harus meningkatkan kualitas mengajar mereka untuk bersaing dengan guru-guru non-PNS.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Y.C Kurniantoro