• News

  • inspirasi1menit

Papua Songsong Tata Kelola Pendidikan yang Lebih Baik

Warga Waropen, Papua
Warga Waropen, Papua

Berita Terkait

JAYAPURA, NETRALNEWS.COM - Rencana Strategis (Renstra) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Papua selesai disempurnakan dengan memasukkan sejumlah terobosan untuk mempercepat perluasan akses, meningkatkan kualitas dan tata kelola pendidikan di Papua.

Final dari Perencanaan Strategis Pendidikan dan Kebudayaan Papua 2013-2018 ini disosialisasikan kepada para pemangku kewajiban kunci dan masyarakat Papua melalui Lokakarya III di Hotel Aston Jayapura hari ini, agar dapat dijadikan referensi utama penyelenggaraan program-program pembangunan pendidikan dan kebudayaan, baik di tingkat provinsi mapun kabupaten, serta oleh para pengurus yayasan pendidikan swasta berbasis agama/lainnya dan para mitra pembangunan di Papua.

Tidak seperti proses penyusunan di periode-periode sebelumnya, Renstra yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua, Rencana Strategis Nasional Bidang Pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ini melibatkan perwakilan masyarakat sipil, mitra pembangunan dan berbagai pihak lainnya yang merupakan pendukung pendidikan di Papua selama ini, sehingga diharapkan dokumen perencanaan tersebut sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

“Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua, secara khusus mengundang partisipasi aktif para mitra pembangunan pendidikan yang telah berkiprah di Papua selama ini seperti ACDP Indonesia dan program KINERJA yang didukung oleh USAID untuk terlibat aktif dalam penyempurnaan RENSTRA Pendidikan dan Kebudayaan Papua 2013-2018,” jelas Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Muhammad Musa'a di Jayapura, Kamis (16/6/2016).

Rencana tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan kelompok kerja teknis yang berfungsi sebagai tim kunci pengkaji dan penulis yang mengembangkan atau melakukan berbagai penyesuaian atas Renstra tersebut.

Dua lokakarya yang diselenggarakan sebelumnya secara khusus mencermati, meneliti, memperbaiki dan menyesuaikan rumusan isu, sasaran dan kebijakan strategis RENSTRA tersebut agar selaras degan RPJMN, Renstra Pendidikan dan Kebudayaan Nasional serta RPJMD Papua.

Dr. David Harding, Lead Education Researcher dari ACDP Indonesia menjelaskan, “Kami secara khusus menyusun matriks untuk mengindentifikasi kesenjangan, kesamaan, keterhubungan, perkembangan terbaru dan prioritas-prioritas pembangunan pendidikan dengan membandingkan antara apa yang tercantum dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan RPJMD dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Papua.”

“Sejak November 2015 hingga Maret 2016 kami bekerja secara intensif untuk menyelaraskan dan menulis konsep perubahan RENSTRA Pendidikan Papua ini melalui pertemuan-pertemuan dan lokakarya bersama seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan di Papua. Tidak lupa kami juga melakukan harmonisasi dengan berbagai prioritas program Gubernur seperti “Gerbangmas Hasrat Papua”, yang fokus pada Kabupaten dengan IPM rendah”, imbuh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua, Elias Wonda.

Salah satu hal yang dimasukkan dalam Renstra ini adalah penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran, khususnya untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan di kelas awal Sekolah Dasar (kelas 1, 2 dan 3) di Papua yang dikenal dengan istilah Pendidikan Multi-Bahasa Berbasis Bahasa Ibu/PMB-BBI. Masuknya PMB-BBI ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Papua.

PMB-BBI memungkinkan penggunaan Bahasa ibu sebagai ‘jembatan’ bagi murid-murid di kelas awal untuk menguasai Bahasa Indonesia di kelas yang lebih tinggi.

Berdasarkan berbagai bukti internasional yang ada, pendekatan ini diyakini dapat membantu meningkatkan partisipasi siswa, menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas, sehingga akan mendorong efisiensi pendidikan. Pendekatan ini juga dinilai sebagai upaya untuk mencegah punahnya keanekaragaman bahasa dan budaya masyarakat Papua.

Diterimanya PMB-BBI dalam RPJMN dan RENSTRA, dokumen Perencanaan Nasional 2015-2019 jelas merupakan perkembangan yang signifikan.

Kebijakan PMB-BBI di Papua juga didukung oleh Pemerintah Provinsi melalui Pasal 58 Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua (UU 21/2001) yang menyatakan bahwa Papua harus memastikan keragaman bahasa dan sastra daerah yang ada di provinsi tersebut untuk terus dikembangkan, dilestarikan dan digunakan di dalam kelas sesuai kebutuhan.

PMB-BBI di Papua juga didukung oleh Peraturan Daerah Khusus Nomor 3 Tahun 2013, tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil, Pasal 22 Ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa “Bahasa pengantar Pendidikan Dasar untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Papua adalah Bahasa Indonesia, namun jika Bahasa Indonesia belum dapat digunakan sebagai pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan, maka sekolah-sekolah formal dan non-formal dapat menggunakan bahasa daerah/ibu’.

Sementara Undang-Undang di tingkat regional mencerminkan dukungan politik dan legislatif bagi PMB-BBI di tingkat nasional. Renstra Kemendikbud yang secara eksplisit menyebutkan bahwa “Bahasa ibu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di kelas-kelas awal sebagai cara untuk memperkaya bentuk implementasi diversifikasi kurikulum.”

Program penting lainnya yang diadopsi dalam Rencana Strategis ini adalah program pemberian makanan bagi murid. Pendekatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan anak melalui makanan bergizi dan seimbang untuk memastikan bahwa mereka merasakan manfaat penuh di sekolah dalam hal kemampuan untuk berkonsentrasi dan belajar dengan lebih baik, yang lebih jauh membantu perkembangan kognisi dan kecerdasan.

Elias mengatakan, selain menjadikan anak-anak lebih sehat, pemberian makanan tambahan bagi murid di pedesaan dan daerah terpencil di Papua juga akan menjadi daya tarik istimewa bagi anak untuk datang ke sekolah.

Renstra Pendidikan dan Kebudayaan Papua juga mencermati pemanfaatan dana otonomi minyak dan gas untuk mendorong perbaikan di sektor pendidikan, dan secara istimewa juga mengikutsertakan berbagai praktik cerdas dan inisiatif yang telah dilakukan oleh mitra-mitra pembangunan (institusi-institusi nasional maupun internasional).

Juga dilakukan kelompok komunitas dan masyarakat sipil di Papua seperti; Program Calistung Menggunakan Buku Paket Kontekstual Papua Kelas 1-3 oleh Yayasan Kristen Wamena dan USAID Prioritas; Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Pakima Hani Hano oleh WVI, Peran Serta Masyarakat dalam Manajemen Berbasis Sekolah-Pelayanan Publik Berbasis SPM oleh USAID-KINERJA; Model Pengembangan Guru di Wilayah Pedesaan dan Daerah Terpencil oleh GPFD/USC, Model Pendidikan Kampung oleh ICDP;

Pendidikan Literasi untuk Anak SD Kelas Awal di Wilayah Terpencil oleh UNICEF; serta Model Pengembangan Pendidik PAUD oleh Jaringan Peduli Buta Aksara dan YMP3; dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah atau PMTAS berbasis pangan lokal oleh WFP, sebagai upaya bersama untuk mendorong percepatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Papua yang berkesinambungan.

 

Editor : Marcel Rombe Baan
Sumber : rilis