• News

  • Hukum

Wasekjen Golkar: Saya Penuhi Panggilan KPK untuk Meringankan Setya Novanto

Wasekjen DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman
Partai Golkar
Wasekjen DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Jakarta sebagai saksi yang meringankan untuk Setya Novanto dalam penyidikan kasus KTP-elektronik (e-KTP).

"Saya memenuhi panggilan KPK terkait posisi saya saksi meringankan untuk Setya Novanto tetapi untuk yang lain-lainnya nanti setelah pemeriksaan nanti baru diinformasikan semuanya," kata Maman di Gedung KPK Jakarta, Senin (27/11/2017).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pihak Novanto sudah mengajukan delapan saksi dan empat ahli yang akan meringankannya dalam proses penyidikan di KPK.

"Jadi ada hal yang perlu saya konfirmasi di KPK. Yang pertama soal nama saya ada Maman Kesmana, sebagai Wasekjen DPP Partai Golkar menetapkan nama saya sebenarnya yaitu Maman Abdurahman. Itu saya mau klarifikasi hanya sebatas kesalahan administasi," kata Maman.

Namun, ia belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait apa yang akan dikonfirmasi oleh dirinya termasuk pengetahuannya soal proyek KTP-elektronik (e-KTP).

"Gini saja setelah pemeriksaan di dalam, terpenting hari ini saya hadir menghormati KPK dan ingin menjelaskan soal nama Maman Abdurrahman atau Maman Kesmana. Ini akan saya konfirmasi," kata Maman.

Pihak Setya Novanto juga merencanakan mengajukan empat ahli.

"Dari informasi yang saya terima ahlinya juga pernah dihadirkan pada sidang praperadilan sebelumnya," ungkap Febri.

Untuk diketahui, ahli-ahli yang diajukan Setya Novanto pada praperadilan sebelumnya antara lain ahli hukum pidana Romli Atmasasmita, ahli hukum acara pidana Chairul Huda dan ahli Administrasi Negara I Gede Pantja Astawa.

Setya Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka dalam kasus korupsi KTP-e pada Jumat (10/11/2017).

Setya Novanto selaku Anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Juga menyahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 Kemendagri.

Setya Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atas nama tersangka.

Sebelumnya, Setya Novanro juga pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus Proyek KTP-E pada 17 Juli 2017.

Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Cepi Iskandar pada 29 September 2017 mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto sehingga menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.

Editor : Sesmawati