• News

  • Nasional

Soal Kartu Seluler, Ketua DPR Intruksikan Komisi I Panggil Menkominfo, Ini alasannya

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo
NNC/Dominikus Lewuk
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo

JAKARTA, NNC  -Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan akan meminta Komisi I memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menjelaskan kebijakan mengenai kewajiban registrasi kartu seluler yang menyertakan Nomor Induk Kependudukan(NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

“Pimpinan DPR bakal meminta komisi terkait memanggil Kemenkominfo untuk menjelaskan secara tuntas mengenai hal itu,” kata Bambang Soestayo di gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta,  Selasa (6/3/2018).

Dia menjelaskan, kebijakan untuk registrasi ulang menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat dan menimbulkan potensi bahaya jika data itu disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kita juga nanti menanyakan ke Kemenkominfo mengenai isu bocornya data tersebut. Hal ini bisa membahayakan kepentingan nasional negara ini,” ujar mantan wartawan itu.

Legislator asal dapil Jateng menyesalkan jika isu penyalahgunaan data ini memang benar terjadi. Salah satu pengguna twitter yang kebetulan pelanggan Indosat Ooredoo misalnya sempat berkicau NIK dan nomor KK dipakai 50 nomor sedangkan ia hanya mengaku memiliki satu nomor.

“Ini satu hal yang mengejutkan bahwa niat baik kita sebagai warga negara yang patuh terhadap peraturan untuk memenuhi permintaan pemerintah untuk melakukan pendataan ulang terhadap kepemilikan nomor handphone, dimana kita mempunyai data yang sangat penting yaitu NIK dan No. KK, bisa diakses dan bisa bocor kemana-mana, itu merupakan suatu pelanggaran yang harus diselidiki," tegasnya.

Ketua DPR menghimbau, para pelanggan sebaiknya segera mengecek ke operator, berapa banyak nomor prabayar yang menggunakan data NIK dan KK Anda. Kalau memang cuma nomor Anda sendiri yang terdaftar artinya aman.

"Jika setelah melakukan berbagai langkah di atas menemukan ada nomor aneh yang terdaftar menggunakan KK dan NIK anda, maka segera hubungi operator untuk dilakukan pemblokiran. Langkah ini sesuai Peraturan Menkominfo No. 12 tahun 2016 pasal 11 ayat 3," tegas Bambang yang juga mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Wulandari Saptono