JAKARTA, NNC - Peran aktif Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa diklaim menurunkan penyalahgunaan dana desa. Persoalan ini juga disoroti oleh Menteri Desa yang menyebutkan masyarakat sudah mulai berani melaporkan berbagai tindakan mencurigakan di desanya.
Catatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengemukakan pada 2016 lalu, sebelum Satgas bekerja, pemerintah hanya menerima 900 laporan saja dalam setahun.
Tetapi memasuki 2017 setelah Satgas Dana Desa dibentuk 10 ribu laporan masuk ke Satgas Dana Desa. Meski tidak semuanya berupa penyalahgunaan dana desa, tetapi besarnya angka yang masuk ke Satgas Dana Desa menunjukkan partisipsi warga desa yang mengawasi dana desanya, meningkat sangat tajam.
"Pengawasan dana desa oleh Kementerian Desa dengan menggandeng berbagai institusi mulai dari POLRI, TNI untuk mengawasai dana desa," sebut Menteri Desa PDTT Eko Putri seperti dikutip Antara, Minggu (1/4/2018).
Angka laporan pada 2017 tinggi juga dikarenakan Satgas Dana Desa yang aktif melakukan pengawasan dengan sistem random acak sebab tidak ada desa yang tahu kapan Tim Satgas akan datang.
Menurut pihak Kementerian Desa, strategi ini cukup efektif menjadi sebuah alat pengontrol perilaku perangkat desa atau elit desa yang selama ini dianggap paling memungkinkan melakukan korupsi dana desa.
"Pengawasan ini termasuk memproses kepala desa dan perangkat negara lainnya yang diduga melakukan perbuatan penyalagunan dana desa," lanjutnya.
Kekhawatiran dana desa bakal disalahgunakan perangkat desa atau orang-orang yang berkaitan dengan aliran dana ini bukanlah berlebihan. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan para pemimpin wilayah adalah fenomena yang sangat mungkin menular pada struktur di bawah termasuk sampai ke tingkat desa. Terbukti dengan banyaknya kepala desa yang harus menghadapi memja hijau karena menilap dana desa.
