• News

  • Nasional

Gerakan Masyarakat Sipil Harus Sasar Korupsi Korporasi

Ilustrasi Korupsi
Ilustrasi Korupsi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menilai gerakan masyarakat sipil seharusnya juga menyasar korupsi korporasi.

"Gerakan antikorupsi saat ini hanya mengawasi seperlima dana yang harus diawasi yaitu sebesar APBD kita yaitu Rp2.100 triliun, padahal uang beredar di Indonesia Rp12 ribu triliun lebih. Korupsi di sektor swasta juga harus mendapat perhatian masyarakat sipil," kata Teten dalam "Seminar Nasional Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016: Bersama Melawan Korupsi" yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia (TII), Selasa (15/3/2016).

Menurut Teten, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) sudah memberikan kerangka korupsi di sektor swasta.

"Contohnya kasus Enron di Amerika Serikat ketika perusahaan raksasa swasta tidak bener dan ambruk maka dampak sosial ke dunia sangat besar, karena itu catatan saya ini harus menjadi perhatian kita semua, bagaimana korupsi di sektor swasta," tegas pegiat Anti Korupsi itu.

Pada era pimpinan jilid III, KPK juga pernah mewacanakan menyeret korporasi dalam kerangka korupsi korporasi.

Landasan hukum penggunaan kejahatan korporasi menurut mantan Wakil Ketua KPK Bambang WIdjojanto adalah dari pasal 20 No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya (ayat 1).

Sedangkan pada ayat 2 disebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oieh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Tetapi bentuk denda dari kejahatan korporasi hanyalah berupa denda (ayat 7).

Editor : Firman Qusnulyakin