• News

  • Hankam

Panglima TNI Ungkap 5 Alasan Penyebab Gesekan TNI-Polri di RPK MPR

 Peserta RPK Lemkaji MPR
NNC/Dominikus Lewuk
Peserta RPK Lemkaji MPR

JAKARTA, NNC - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut, sedikitnya ada lima (5) alasan penyebab terjadinya gesekan atau pertikaian antara TNI dan Polri, sebagaimana sempat terjadi selama ini.

"Sebetulnya saya tidak ingin memberikan tanggapan karena bukan porsi saya memberikan evaluasi. Namun, saya memberikan pandangan saja kenapa adanya gesekan antara TNI/Polri," kata Hadi dalam Rapat Pleno Khusus dengan tema Pembahasan Topik Pertahanan Wilayah Negara yang digelar Lembaga kajian MPR di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Pertama, gesekan muncul adanya provokasi. Karena TNI dan Polri punya kekuatan besar. Saat ini, TNI memiliki hampir 480.000 anggota, sedangkan Polri 440.000 anggota. Itu sangat besar.

"Saya memprakarsai sinergi TNI-Polri untuk mempersatukan dan menyosialisasikan di tataran bawah agar tidak ada benturan. Dan, hasilnya sangat baik. Sekarang benturan turun sangat tajam," beber anggota Korps TNI AU itu.

Penyebab kedua, kata Hadi, adalah mental oknum yang tidak baik. Kemudian, soal karakter disiplin oknum yang masih rendah.

"Selanjutnya mental oknum yang tidak baik. Karena biasanya terjadi di tempat dan waktu yang tidak seharusnya. Seperti di diskotik jam 12 malam atau di kafe. Kalau di markas ya, tidak akan," tegasnya.

"Ketiga adalah disiplin oknum yang rendah. Jadi masalah tidak dilaporkan ke komandannya," imbuh Hadi.

Penyebab selanjutnya soal kesenjangan kesejahteraan antara personel TNI dan Polri jadi salah satu penyebab gesekan. Sedangkan penyebab terakhir adalah  kerap ada tugas yang tumpang tindih antara TNI-Polri.

"Berikutnya adalah kesenjangan kesejahteraan. Ini terkait perbedaan tunjangan yang diterima prajurit TNI dan personel Polri. Namun, ini sudah ada upaya sosialisasi," ujar Marsekal Hadi.

Panglima TNI juga memastikan terkait netralitas TNI dalam politik. Dia juga  membahas tentang peradilan militer dan sinergi penanganan bencana.

"Terkait hak politik memilih dan dipilih, TNI menyadari bahwa hak tersebut merupakan hak setiap warga negara. Meski demikian, TNI menyadari kepentingan bangsa dan negara lebih besar daripada hak politik tersebut," imbuhnya.

"Meski aturannya menyatakan prajurit TNI tidak menggunakan hak untuk memilih atau dipilihnya bersifat tidak permanen, TNI telah memutuskan untuk belum menggunakan hak politik tersebut sampai batas yang belum diputuskan," tegasnya.

Selain Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, rapat pleno khusus Lemkaji MPR kali ini menghadirkan Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu, Gubernur Lemhannas RI Letjend TNI (Purn.) Agus Widjojo, Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Mahyudin, S.T, M.M, Pimpinan Lemkaji MPR Rully Chairul Azwar, Jafar Hafsah, Prof. Syamsul Bahri, Arif Budimanta (Direktur Eksekutif Mega Intitute), serta para anggota Lemkaji MPR lainnya yang terdiri dari para mantan pejabat seperti Ketua BPK, Ketua MA,Anggota MPR, DPR dan lainnya.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Wulandari Saptono

Apa Reaksi Anda?