• News

  • Nasional

YLKI Kritisi Langkah Pemerintah Batasi Medsos

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.
Istimewa
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi langkah pemerintah membatasi sejumlah platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp, setelah terjadi kerusuhan di sejumlah titik di Ibu Kota sejak 21 Mei 2019.

YLKI menilai, pembatasan tersebut sangat mengganggu publik, apalagi bagi mereka yang berkegiatan ekonomi dengan mengandalkan bisnisnya dengan media sosial khususnya Facebook dan Whatsapp. Bahkan banyak keluhan masuk ke meja YLKI. 

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, pemerintah tidak bisa melakukan suatu kebijakan tertentu dengan gegabah dan sembrono.

“Janganlah ingin menegakkan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum. Janganlah ingin menangkap seekor tikus tetapi dengan cara membakar lumbung padinya,” kata Tulus Abadi dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (24/5/19).

Menurutnya, pemblokiran media sosial yang dilakukan Pemerintah melanggar hak-hak publik yang paling mendasar yakni mendapatkan informasi bahkan merugikan secara ekonomi. 

Ditambahkannya, pemblokiran tersebut disebutkan melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU sektoral lainnya, dan secara umum telah melanggar konstitusi.

Karena itu, YLKI mengharapkan Pemerintah untuk tidak melakukan pembatasan tanpa paramater dan kriteria yang jelas. “Ke depan, janganlah pemblokiran ini menjadi preseden buruk pemberangusan suara publik yang dijamin oleh konstitusi,” ujarnya.

Ditambahkan Tulus, langkah Pemerintah yang 'dikit-dikit blokir' hanya bisa ditoleransi jika dalam keadaan darurat tetapi daruratnya diharuskan memiliki parameter yang jelas dan terukur.

Tulus menyebut, pemerintah harus mampu menjelaskan kepada publik manfaat dan efektivitas dari kebijakan pemblokiran tersebut. Menurutnya, jangan sampai pemblokiran tidak mempunyai efek signifikan, tetapi kerugian yang diderita publik malah lebih signifikan.

“Media sosial dan WhatsApp sudah jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Bukan hanya untuk bersosialita, tetapi untuk menunjang aktivitas kerja dan aktivitas perekonomian,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Rabu (22/5), Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan pemerintah sementara membatasi secara bertahap sebagian akses platform media sosial dan perpesanan instan.

Langkah itu dalam upaya mencegah penyebaran hoaks dan provokasi mengenai aksi unjuk rasa terkait pengumuman hasil Pemilihan Umum 2019. "Tidak semua dibatasi dan bersifat sementara serta bertahap," ujar Rudiantara.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Widita Fembrian