• News

  • Nasional

KPK Godok PP LHKPN

Ilustrasi KPK
Ilustrasi KPK

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tengah menggodok pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menjelaskan, dengan adanya PP LHKPN itu, ada sanksi yang bisa diberikan jika penyelenggara negara tidak menyerahkan LHKPN.

"Perlu kita buat PP. Jadi sanksi administratifnya kita perjelas (di PP itu)," ujar Pahala di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Pahala menjelaskan, sanksi-sanksi administrasi yang ingin digarisbawahi di situ, salah satunya sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat dan pemotongan gaji. ‎Bahkan, jika terealisasi PP tersebut, laporan LHKPN itu menjadi salah satu syarat promosi jabatan.

Meski akan diatur soal sanksi administrasi, PP LHKPN tetap tidak akan mengatur soal sanksi pidana. Alasannya, hal itu juga tidak diatur dalam perundang-undangan.

Pelaporan LHKPN sendiri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Setiap pejabat sebelum, selama, maupun sesudah menduduki jabatan tertentu wajib melaporkan harta kekayaannya.

Jika tidak dilaksanakan, lanjut Pahala, maka sudah masuk kategori pelanggaran undang-undang. Meski di dalam UU tersebut, tidak disebutkan sanksi terhadap pejabat negara yang tidak melapor LHKPN.

Reporter : Vito Adhityahadi
Editor : Firman Qusnulyakin