• News

  • Nasional

Soal Posisi Ma‘ruf di Bank, BPN: Sekeras Apapun Anda Berkelit dan Berakrobat, Faktanya..

Jabatan Ma`ruf Amin dipertanyakan tim BPN.
Inside
Jabatan Ma`ruf Amin dipertanyakan tim BPN.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak lewat akun Twitter-nya, memposting artikel dari salah media daring dengan judul 'Ini Alasan Menteri Rini Gabungkan Bank BUMN Bersyariah.'

Artikel ini diposting Dahnil terkait polemik jabatan cawapres 01 Ma'ruf Amin di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah (BSM). Dua bank tersebut diperdebatkan oleh kubu 01 dan 02 soal masuk tidaknya dalam kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Berdasarkan artikel itu, Dahnil menyebut, kubu Jokowi-Ma'ruf tak bisa berkelit, apalagi kalau sampai menyebut dua bank tersebut bukan bagian dari BUMN.
Sebab, lanjutnya, Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan ingin merger (menggabungkan) semua Bank Syariah BUMN, serta modal kedua bank tersebut di tangan BUMN dan Menteri yang mengatur.

"Sekeras apa pun anda berkelit dan berakrobat menyatakan BSM dan BNI Syariah bukan BUMN faktanya adl: 1.Menteri BUMN menyatakan mau merger semua Bank Syariah BUMN,dan terang menyatakan Posisi kedua Bank tsb. 2, 90 % lebih modal kedua Bank itu ditangan BUMN dan Menteri mengatur,"
tulis Dahnil di akun Twitter-nya, @Dahnilanzar, Rabu (12/6/2019).

"Para pengusung etika dan toleransi otentik pastilah terganggu dengan etika Cawapres Ma'ruf Amin yg masih menjabat di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah dimana kepemilikan modalnya dikuasai mayoritas oleh BUMN, krn level mrk bukan lagi syariat namun sdh pada level hakikat," jelas Dahnil.

Sebelumnya, Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi mengajukan perbaikan permohonan sengketa Pilpres 2019 ke MK. Salah satu poin perbaikan yang diajukan yakni mengenai jabatan Ma'ruf Amin di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.
Menurut Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi,  Bambang Widjojanto (BW), jika Maruf masih tercatat sebagai pejabat di dua bank itu, maka diduga melanggar Pasal 227 huruf P UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan seorang bakal calon dia harus menandatangani satu informasi di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan," kata BW di Jakarta, Senin (10/6/2019).
"Nah, menurut informasi yang kami miliki. Pak calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada, dan itu berarti melanggar pasal 227 huruf P," ujarnya.

Untuk itu, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menilai, status Ma'ruf yang masih memiliki jabatan di BUMN itu bisa menyebabkan pasangan nomor urut 01 didiskualifikasi.

"Salah satu yang menarik adalah kami masukkan salah satu argumen yang menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik karena ini bisa menyebabkan paslon 01 didiskualifikasi," jelas BW.

Merespon apa yang dipersoalkan kubu Prabowo-Sandi soal jabatannya  sebagai  Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah, Ma'ruf Amin menegaskan, bahwa dirinya bukan karyawan BUMN dari kedua bank tersebut.
"Bukan! itu bukan BUMN juga. Orang itu anak perusahaan. Iya DPS, DPS kan bukan karyawan," tegas Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Hal senada disampaikan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily. Ia menyebut posisi Ma’ruf pada dua Bank Syariah bukanlah karyawan atau pegawai, tetapi Dewan Pengawas Syariah.

"Posisi Kyai Ma’ruf Amin pada kedua Bank Syariah tersebut bukanlah karyawan atau pegawai, tetapi Dewan Pengawas Syariah," ungkap Ace.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani