• News

  • Nasional

Periode Terakhir Terima LHP LKPP, Menkominfo: Kami Ingin Husnul Khotimah

Periode terakhir terima LHP LKPP, Menkominfo: Kami ingin husnul khotimah.
Kemenkominfo
Periode terakhir terima LHP LKPP, Menkominfo: Kami ingin husnul khotimah.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sebanyak 38 Kementerian/Lembaga dari entitas di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018.

LHP LKPP 2018 diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melalui Anggota III BPK, Achsanul Qosasi kepada Kementerian/Lembaga.

Mewakili entitas, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, pemeriksaan dan laporan keuangan merupakan mekanisme Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

"Insya Allah, ini yang ke lima bagi kami. Ada yang ketiga kali dan kedua kali. Bahkan ada yang baru pertama kali. Bervariasi," kata Rudiantara saat menghadiri Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 pada Auditoriat Utama Keuangan Negara III, di Kantor BPK Jakarta, Senin (17/6/2019).

Rudiantara menyampaikan, dirinya bersyukur bahwa laporan pemerintah pusat sudah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dia juga mengaku, awal di Kemkominfo sempat alami penolakan hingga akhirnya naik menjadi WDP sebanyak tiga kali berturut-turut.

Kata Rudiantara, opini WTP selama ini dinilai sebagai sebuah prestasi, tetapi menurutnya WTP bukan prestasi melainkan kewajiban sebagai penyelenggara yang baik.

"Ini periode terakhir. Kami ingin husnul kotimah dalam jalankan tugas dalam konteks pemeriksaan keuangan," kata Rudiantara.

Achsanul mengaku, pihaknya mengemban tugas berat karena harus melakukan penilaian dan rumuskan pemeriksaan pada 2018 yang sangat sensitif karena tahun politik.

Achsanul juga sampaikan bahwa hasil penilaian tim evaluasi AKN III, juara pada 2018. Prestasi ini diraih karena ada perbaikan dalam kemudahan data yang disampaikan Kementerian/Lembaga pada BPK sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada negara.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani