• News

  • Nasional

5 Lembaga Sebut Masih Banyak Bentuk Penyiksaan dan Perlakuan Rendahkan Martabat di Tahanan

Kantor Komnas HAM
foto: garudanews.com
Kantor Komnas HAM

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sebanyak lima lembaga menemukan masih adanya bentuk-bentuk penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya serta merendahkan martabat yang terjadi di tempat-tempat penahanan di Indonesia. 

Lima lembaga tersebut terdiri dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik lndonesia (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Hasil pemantauan pada periode 2011-2018, masih ada bentuk-bentuk penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya serta merendahkan martabat yang terjadi di tempat-tempat penahanan di Indonesia," kata Sandrayati Moniaga dari Komnas HAM saat konferensi pers, Selasa (25/6/2019).

Disampaikan Sandrayati, beberapa penyiksaan dan perlakuan kejam diantaranya misalnya, adanya kelebihan kapasitas (over-capacity). Selain itu, minimnya pelayanan kesehatan dalam Lapas dan terbatasnya alokasi anggaran bagi Warga Binaan. 

Tidak sampai disitu, ada juga tidak berimbangnya jumlah petugas dengan warga binaan dan terpidana hukuman mati yang menjalani hukuman lebih dari 10 tahun, bahkan hingga 40 tahun, dan sebagainya.

Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati menambahkan, ada bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat juga dialami oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan Penyandang Disabilitas Mental (PDM) di panti-panti sosial, Rumah Sakit Jiwa. Misalnya masih adanya metode pemasungan, minimnya sarana, prasarana dan tenaga kesehatan dan beberapa temuan lainnya yang merupakan bentuk-bentuk penyiksaan. 

Pernyataan ini disampaikan karena setiap 26 Juni di seluruh dunia, komunitas internasional memperingati Hari Anti Penyiksaan, sebuah momen yang berawal dari langkah penting Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mulai memberlakukan Konvensi Anti Penyiksaan pada 26 Juni 1987. 

Kata Sandrayati, momen tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat dunia bahwa penyiksaan, tindakan tidak manusiawi atau merendahkan martabat adalah perbuatan ilegal secara universal.

Tanggal tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan dukungan bagi para korban dan penyintas penyiksaan di seluruh dunia.

Editor : Taat Ujianto