• News

  • Nasional

Wali Kota Tangerang Hentikan Sejumlah Layanan Publik, Begini Komentar Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.
Puspen Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Perseteruannya dengan Kementerian Hukum dan HAM, membuat Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menghentikan sejumlah pelayanan publik di kompleks Kemenkumham di Tangerang. 

Terkait hal itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan sikap Arief R Wismansyah yang menghentikan sejumlah pelayanan publik untuk masyarakat.

"Saya sangat menyayangkan kejadian tersebut, ini belum terbangun sebuah komunikasi yang baik, kemudian timbul kebijakan sepihak," kata Menteri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Kebijakan yang diberlakukan Wali Kota Tangerang tersebut menurut Menteri Tjahjo berupa pemutusan aliran listrik, aliran air, dan sampah. Hal itu tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak publik.

"Tindakan memutus aliran listrik dan air, tidak mengganggu Kemenkumham, jadi mengganggu masyarakat," kata dia.

Untuk mengklarifikasi persoalan Pemerintah Kota Tanggerang dengan Kemenkumham RI, Mendagri pada Kamis siang, 18 Juli 2019 memanggil Wali Kota Arief R Wismansyah.

"Siang ini ya kita panggil, intinya minta kejelasan ini, kan ini berawal dari masalah aturan RUPR dan RTRW," kata Menteri Tjahjo.

Seharusnya persoalan perizinan aset tersebut, kata Tjahjo bisa dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik sehingga tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut.

Persoalan itu mencuat ke publik ketika Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat menyindir Arief saat peresmian Politeknik BPSDM Hukum dan HAM dengan menyebut Arief mencari gara-gara.

Pasalnya, Pemkot Tangerang menuding pembangunan gedung saat itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan mewacanakan lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian di Pemkot Tangerang.

Reporter : Sesmawati
Editor : Nazaruli