• News

  • Nasional

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, Ini Penjelasan Kemendagri 

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Hadi Prabowo.
Puspen Kemendagri
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Hadi Prabowo.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung wacana mantan narapidana korupsi dilarang untuk mencalonkan diri ke pentas pemilihan kepala daerah (pilkada). Perihal ini terkait akan dilaksanakannya kembali Pilkada serentak pada tahun 2020 mendatang.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Hadi Prabowo mengatakan dirinya mendukung wacana tersebut.

"Ya, pasti ya (mendukung usulan itu, red)," ujarnya Jakarta, Jumat (2/8/2019). 

Lebih lanjut Hadi menuturkan, regulasi dari usulan aturan tersebut tidak datang dari Kemendagri. Karena menurut dia Kemendagri hanyalah sebagai pelaksana.

"Posisi Kemendagri adalah sebagai pelaksana, sehingga nantinya juga akan hadir dalam pembahasan aturan tersebut," ujarnya.

Hadi juga mengatakan bahwa ia belum bisa memprediksi apakah usulan tersebut memiliki kemungkinan untuk segera dilanjutkan dan diimplementasikan.

"Karena Kemendagri masih harus terus melihat perkembangan bersama dengan legislator sebagai pembuat aturan itu. Kan semua pastinya disikapi secara arif, bijaksana, dan para pembuat aturan itupun akan melihat situasi yang terjadi saat ini," kata Hadi.

"Kami belum bisa memprediksikan, yang jelas integritas seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan," imbuh Hadi.

Sebelumnya, KPU mengatakan kesiapannya untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan, untuk memasukkan pelarangan eks koruptor untuk kembali maju sebagai kepala daerah.

Usulan ini juga disampaikan oleh KPK. KPK meminta partai politik agar tidak kembali mencalonkan orang yang punya rekam jejak buruk untuk Pilkada 2020.

Reporter : Sesmawati
Editor : Nazaruli