• News

  • Nasional

Fadli Zon Kritik Rencana Jokowi Pindahkan Ibu Kota

Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Netralnews/Adiel Manafe
Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Rencana itu telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Bersama DPR-DPD 2019.

Menurutnya, hasil kajian pemerintah soal pemindahan ibu kota belum terkonsep dengan matang. "Masih mentah menurut saya, belum ada apa-apa itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Pasalnya, Fadli menyebut, pemindahan ibu kota harus melalui kajian yang mendalam dari segala aspek, seperti soal lahan, skema pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur hingga waktu yang diperlukan untuk pemindahan. 

"Tentu harus ada rumusan rancangan yang serius. Kalau kita pelajari di negara lain, itu mereka merancang dengan waktu cukup lama, time table-nya jelas. Jadi bukan sekadar statement saja. Saya kira bisa saja dikaji di lima tahun yang akan datang ini," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

"Kemudian bagaimana skema pembiayaannya, lahannya, pemindahan tempat- tempatnya, dan SDM-nya, dan segala sesuatunya itu kan harus diukur, berapa keperluannya, dan berapa lama kita akan memindahkan itu, secara bertahap dan seterusnya. Karena ini menyangkut masalah pelayanan juga terhadap seluruh warga negara," tandasnya. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan rencana pemindahan ibu kota negara saat Pidato Kenegaraan Dalam Rangka HUT ke-74 Kemerdekaan RI di Sidang Bersama DPR-DPD yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). 

Dalam pidatonya, Jokowi meminta izin kepada para anggota dewan, tokoh bangsa hingga seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. 

"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi. 

Pernyataan Jokowi langsung disambut tepuk tangan panjang dari para peserta sidang yang memenuhi Ruang Rapat Paripurna. Bahkan ada peserta rapat berdiri memberikan aplaus.

Jokowi melanjutkan, Ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Pemindahan Ibu Kota, lanjutnya, juga bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi. 

"Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Widita Fembrian