• News

  • Nasional

PP GMKI Desak Presiden Selesaikan Masalah yang Dialami Mahasiswa Papua

Medkominfo PP GMKI Benardo Sinambela, mengenak batik biru.
GMKI
Medkominfo PP GMKI Benardo Sinambela, mengenak batik biru.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya untuk mengambil langkah dialog dan komunikasi dalam melakukan upaya penyelesaian permasalahan yang dialami mahasiswa Papua.

Desakan ini disampaikan PP GMKI dengan harapan persoalan ini tidak ditunggangi oleh kelompok tertentu yang tidak menginginkan anak bangsa bersatu menuju Indonesia maju.

PP GMKI mendesak Kementrian Hukum dan HAM bersama bersama Komnas HAM untuk segera membentuk tim investigasi guna melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap oknum maupun kelompok ormas yang telah melakukan kekerasan fisik maupun verbal.

PP GMKI juga mendesak Kementrian Dalam Negri untuk membubarkan ormas-ormas radikal anti Pancasila yang selalu bertindak refresif serta berlaku sewenang-wenang dan menyebabkan runtuhnya norma dan etika berbangsa dan bernegara.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya warga Papua untuk tidak terprovokasi akan isu-isu yang berkembang, dan dapat menahan diri dalam memberi sikap demi menjaga ketentraman dan kedamaian bersama di Negara Kesaatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama," kata Medkominfo PP GMKI Benardo Sinambela, dalam keterangannya pada Netralnews, Selasa (20/8/2019).

PP GMKI juga mengintruksikan kepada seluruh cabang GMKI se-tanah air untuk merangkul dan melakukan dialog bersama mahasiswa Papua diseluruh kampus, guna mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan rasa persaudaraan atar anak Bangsa.

Pernyataan ini disampaikan karena menurut PP GMKI, Idonesia adalah rumah bersama bagi seluruh anak bangsa, oleh karena itu Negara melalui seluruh infrastruktur dan suprastrukturnya berkewajiban untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dimanapun ia berada. Maka dsri itu PP GMKI mengutuk keras tindakan represif oknum maupun kelompok yang telah melakukan  persekusi terhadap saudara/i kami mahasiswa Papua yang berada di Surabaya dan Malang.

PP GMKI juga mendesak Kapolri menangkap oknum Aparat, masyarakat maupun ormas yang telah melakukan provokasi yang berakibat terjadinya kekerasan Psikis maupun verbal terhadap saudara/i kami di Surabaya dan Malang.

Pihaknya menyayangkan bahwa Jawa Timur yang dikenal sebagai propinsi toleran yang telah melahirkan tokoh besar seperi Gusdur (bapak pluralisme, bapak demokrasi Papua) dapat terjadi tindakan rasisme terhadap saudara/i kami mahasiswa Papua yang juga adalah anak kandung bangs ini.

Diminta pula para elit partai politik yang mendeklaratorkan diri Pancasilais, tidak hanya menyibukkan diri dengan pembahasan bagi-bagi kursi kabinet Jokowi, namun juga  ikut bersuara dan terjun langsung terhadap peyelesaian persoalan  kemanusian yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

"Akhirnya kami Pengurus Pusat GMKI dengan ini menyampaikan bahwa sebagai sebuah Negara hukum dan demokratis, harus menjunjung tinggi Hak Asasi manusia. Kitong samua basodara, kitong samua baku sayang, satu di dalam rumah besar Indonesia," kata Benardo.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani