• News

  • Peristiwa

Pembentukan Jakarta Raya Dinilai Lebih Realistis Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Betawi (FPB), Rachmat HS saat bertemu Gubernur Anies Baswedan membicarakan pemindahan ibu kota.
Istimewa
Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Betawi (FPB), Rachmat HS saat bertemu Gubernur Anies Baswedan membicarakan pemindahan ibu kota.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Rencana perpindahan ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan ke Kalimantan masih menjadi perdebatan hangat. Banyak mendukung, tapi tak sedikit yang meragukan wacana tersebut.

Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Betawi ( FPB), Rachmat HS mengatakan, pemindahan ibu kota bukan perkara mudah. Pasalnya pemindahan ibu kota perlu rencana matang dan jauh-jauh hari disiapkan.

"Rencana (pemindahan ibu kota) harus di siapkan sejak 20 tahun kebelakang, dan tidak bisa instan. Bukan tahun 2023 ibu kota sudah pindah, itu tidak bisa, tidak mungkin," kata Rachmat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/8/2019).

Dirinya pun pesimistis akan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Hal itu pula yang ditegaskannya saat menjadi tamu disalah satu stasiun televisi swasta, bersama Adrianof Caniago dan Ali Mohktar Ngabalin.

Di depan keduanya, Rachmat terang-terangan menegaskan pemindahan ibu kota sulit diwujudkan. "Saya katakan sulit terwujud walau katanya sudah ada kajian dari Bappenas, tapi yang optimiskan Pak Jokowi dengan beberapa menteri. Sementara masyarakat sendiri banyak yang pesimis," ujarnya.

Menurutnya, jika wacana pemindahan ibu kota direalisasikan, jangan sampai menjadi beban APBN, melihat kondisi perekonomian Indonesia yang sedang sulit. Tak hanya itu, wacana pemindahan ibu kota juga akan melalui proses yang rumit di legislatif, mengingat adanya pro dan kontra.

Yang tak kalah penting, lanjut dia, bagaimana dampak sosiologi masyarakat kalimantan terhadap wacana pemindahan ibu kota, apakah siap menerima pergeseran penduduk ?

"Jadi dalam hal ini (pemindahan ibu kota) pemerintah harus membuat kajian dan survei masyarakat Kalimantan jangan sampai pemindahan ini berdampak sosial yang kurang bagus karena perencanaan yang kurang matang," tuturnya.

Menurut hal yang paling rasional adalah membuka selebar-lebarnya Jakarta sebagai ibu kota negara ke daerah penyangga melalui Jakarta Raya, dengan penggabungan Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang. Dikatakan Rahmat, hal tersebut merupakan gagasan cerdas, dan pasti terwujud.

Apalagi, jelas Rachmat, masih banyak tanah kosong yang bisa memperluas Jakarta sebagai ibu kota negara, sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Melihat kultur daerah yang sama dan pembangunan telah terpadu, hanya tinggal penataan kota.

"Bekasi, Tangerang dan Depok masih banyak tanah kosong yang bisa dimanfaatkan oleh negara untuk kebutuhan pusat pemerintahan, dari pada dikuasai oleh swasta dan ongkosnya pasti lebih murah tidak membebani APBN kita," jelas Rachmat.

"Di Malaysia, Kuala Lumpur ke Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan baru tidak terlalu jauh. Kalau ibu kota dari Jakarta di pindah ke Kalimantan ini jauh naik pesawat akan ada perubahan yang signifikan terhadap ASN pusat yang harus pindah ke Kalimantan. Bayangkan repotnya," lanjutnya mencontohkan.

Dirinya pun pesimis bahwa wacana pemindahan ibu kota akan dapat terwujud, dan hanya akan tinggal ide belaka, layaknya ESEMKA mobil nasional yang digagas Pak Jokowi yang hilang entah kemana.

"Saya kira presiden kita juga punya analisa dan target tapi kami bersaran jangan gagasan yang besar ini menjadi beban APBN dan presiden selanjutnya yang akan memimpin karena Pak Jokowi kan di batasi oleh durasi 5 tahun. Usul kongkritnya wacana pembentukan Jakarta Raya ini lebih Rasional," terang Rachmat.

 

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Widita Fembrian