• News

  • Peristiwa

FAKTA: Listrik Ngadat Masyarakat Menggugat

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan
foto: tagar.id
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sebagaimana kita ketahui bahwa dampak dari padamnya aliran listrik pada tanggal 4 Agustus 2019 telah membuat ribuan bahkan jutaan orang menderita kerugian materil dan imateril.

Menanggapi hal itu, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) berpendapat bahwa pemadaman listrik telah merugikan khalayak banyak dan PLN harus digugat.

“Kejadian padamnya listrik tersebut sungguh merugikan para konsumen layanan Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini baik secara langsung maupun tidak langsung,” tutur Ketua FAKTA, Azas Tigor Nainggolan dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (21/8/2019).

Menurut Tigor, padamnya listrik tersebut telah menyebabkan terganggunya layanan transportasi seperti Kereta Commuter Line, Mass Rapid Transit dan terganggunya jaringan telepon dan internet yang menyebabkan masyarakat tidak dapat melakukan komunikasi, alat rumah tangga seperti pompa air tidak menyala dan menyebabkan krisis air selama beberapa jam, lampu lalu lintas mati dan menyebabkan kemacetan, serta kerugian-kerugian dalam bentuk lainnya.

“PLN telah lalai dalan melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur melalui Undang-Undang-Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 28,” imbuhnya.

Pasal yang disebut-sebut Tigor, menyatakan bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib: menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Begitu pula dalam Pasal 29 Undang-Undang-Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa  (1) Konsumen berhak untuk: mendapat pelayanan yang baik; mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Dalam kejadian padamnya listrik pada tanggal 4 Agustus 2019 lalu, Tigor sebagai konsumen Kereta Commuter Line mengaku telah ditelantarkan.

“Saya telantar akibat padamnya listrik dari PLN saat hendak menggunakan transportasi publik Kereta Commuter Line yang tidak beroperasi karena tidak adanya pasokan listrik dari PT PLN ketika itu,” tutur Tigor.

Atas kerugian tersebut, ia menuntut untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan 29 tidak terpenuhinya Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Tigor pun menyebutkan bahwa kewajiban memberikan ganti kerugian oleh PLN terhadap penyedia layanan atau pelaku usaha juga ditentukan dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf a dan b.

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah: beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,” jelasnya.

“Dan Pasal 4 huruf c dan h, menyatakan Hak Konsumen adalah: hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa ; kak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya,” imbuhnya.

Tigor menuntut PLN bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian kepada konsumennya, hal ini pun telah diatur secara tegas dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan,” tuntutnya.

Sebagai wujud keseriusannya, ia mengajukan gugatan kepada PLN melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui gugatan tersebut, Tigor berharap pengadilan menyatakan PLN bersalah karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; menghukum PLN untuk meminta maaf secara terbuka kepada Azas Tigor Nainggolan SH, MSi, MH selaku Penggugat; dan menghukum PLN membayar ganti rugi sebesar Rp6.500.

Editor : Taat Ujianto