• News

  • Peristiwa

Fadli-Sandi Usul Referendum Soal Pindah Ibu Kota, Pakar: Tidak Ada Dasar Hukumnya

Diskusi mengenai pemindahaan ibu kota.
Netralnews/Adiel
Diskusi mengenai pemindahaan ibu kota.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi mengatakan, pemerintah tidak perlu menggelar referendum untuk meminta pendapat masyarakat soal rencana  pemindahan ibu kota negara.

Pasalnya, Rullyandi menyebut, posisi presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sehingga dapat menentukan arah kebijakan. Selain itu, tidak ada dasar hukum yang mewajibkan adanya referendum atau jajak pendapat terkait pemindahan ibu kota.

"Tidak perlu referendum. Tidak perlu jajak pendapat karena tidak ada dasar hukumnya. Tidak perlu bertanya pada rakyat," kata Rullyandi dalam sebuah diskusi bertajuk 'Gundah Ibukota Dipindah' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Menurutnya, Presiden Jokowi hanya perlu membahas rencana pemindahan ibu kota bersama DPR dari aspek perubahan peraturan perundang- undangannya, baik itu UU soal pemindahan ibu kota yang baru dan mencabut UU ibu kota DKI Jakarta.

Seperti diketahui, penetapan DKI Jakarta sebagai ibu kota diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2007. Karenanya, jika pemerintah ingin memindahkan ibu kota, maka UU tersebut harus dicabut.

“Maka perlu pembahasan dengan DPR karena perlu membuat UU baru. Gimana keputusan itu jadi political will para pembentuk UU. Silakan presiden dan DPR diskusikan," jelas Rullyandi.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pihak mengkritisi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Bahkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon hingga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai bahwa bila perlu ada referendum untuk mengetahui pendapat masyarakat.

"Kalau perlu diadakan referendum ya, seperti usulan itu, agar ada pendapat masyarakat. Apa sih pendapat masyarakat? Apakah memang perlu pindah ibu kota atau tidak? Jadi jangan mengada-ada, apalagi dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

"Karena ini sangat strategis, buat referendum. Sampaikan ke seluruh warga Indonesia, setuju enggak pindahkan ibu kota? Sehingga kita jadi bagian pengambilan keputusan tersebut," ujar Sandiaga di Gedung Joang '45,  Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani