• News

  • Peristiwa

Soal Pindah Ibu Kota, PKB Ingatkan Jangan Ada Kongkalikong

- Anggota Komisi III DPR dari PKB Jazilul Fawaid.
Jarrak
- Anggota Komisi III DPR dari PKB Jazilul Fawaid.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid mengingatkan agar jangan ada kongkalikong terkait lahan yang digunakan untuk ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). 

"Nah soal lahannya siapa, saya kira tidak bisa berspekulasi sebelum dinyatakan, misalkan ada kongkalikong, saya pikir ini ibu kota negara itu bukan tempat untuk kongkalingkong," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

"Kalau dari awalnya ada masalah, saya khawatir nanti ke depannya ada masalah. Makanya lahannya harus clear, perencanaannya harus clear, dan masyarakat Indonesia juga harus bisa terima," tegasnya. 

Hal ini disampaikan Jazilul menanggapi isu miring soal dugaan adanya deal politik antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait pemindahan ibu kota negara ke Kaltim. 

Tudingan pemindahan ibu kota ini bagian deal politik antara Jokowi dan Prabowo diungkap oleh Lembaga Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kalimantan Timur

Jatam menyebut Hashim menguasai lahan di Kecamatan Sepaku, Penajem Paser Utara melalui perusahaannya, PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan PT ITCI Kartika Utama. Jatam menengarai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke lokasi ini merupakan kompensasi politik pascapemilihan presiden.

"Saya pikir itu spekulasi-spekulasi. Tak bisa yakini ada kesepakatan itu atau ada kongkalikong di balik lahan pemindahan ibu kota, tetapi sebisa mungkin pemerintah menutup semua pintu kecurigaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Utamanya termasuk lahan," ujar Jazilul. 

"Dan diakui memang itu lahannya Pak Hashi, ya ada yang mengaku seperti itu. Nah apakah sekarang posisinya masih lahannya Pak Hashim atau tidak atau bagaimana dengan pemerintah ini, semuanya ada di ranahnya pemerintah," paparnya. 

Lebih dari pada itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan bahwa pemerintah harus mematangkan rencana pemindahan ibu kota ini dari berbagai aspek. 

"Cuma kan pemerintah harus mematangkan semua rencananya. Rencana lokasi, rencana undang- undangnya, juga termasuk kesiapan masyarakat Jakarta, ASN, semua harus direncanakan. Tidak hanya gedungnya. Kalau gedung sudah membangun, gedung sudah," pungkasnya. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Widita Fembrian