• News

  • Peristiwa

Disalahkan karena Audisi Djarum Pamit, Ini Tindakan KPAI

Ilustrasi KPAI
dok.Istimewa
Ilustrasi KPAI

PURWOKERTO, NETRALNEWS.COM - Sebagai tindak rangkaian pemantauan kegiatan Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis 2019, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama beberapa kementerian terkait antara lain KPPPA dan Kemenpora melakukan pengawasan langsung di Kota Purwokerto.

Kata Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty, selain pengawasan di lapangan, rombongan juga akan dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan dengan Bupati Purwokerto dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Agenda pertemuan ini berkaitan dengan upaya-upaya perlindungan anak secara umum dalam rangka perilindungan anak di kota Purwokerto yang mendapat predikat Kota layak anak, tingkat Pratama pada Juli 2019," kata Hikma yang sedang berada di Purwokerto, Senin (9/9/2019).

Selain pertemuan dengan PEMDA, KPAI juga akan hadir dalam kegiatan diskusi yang digelar oleh adik-adik mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kohati cabang Purwokerto Kampus IAIN Purwokerto, bersama beberapa narasumber dari pusat dan pemda setempat, yang akan mengundang para wakil mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, dengan tema : Menilai Komitmen Djarum Foundation tentang Bakti Pada Negeri.

Menurut Hikma, daripada mematuhi aturan yang ada, dan berkomitmen pada kata-katanya, Djarum memilih untuk menghentikan gelaran kegiatan audisi pencarian bakat anak dalam bidang bulutangkis yang telah dilakukan sejak tahun 2008, dan menjadikan kegiatan audisi di tahun 2019 ini sebagai kegiatan terakhir mereka sehingga tidak akan ada  kegiatan serupa di tahun 2020.

"Untuk itu mereka pamit, dan kata pamit ini tiba-tiba saja menjadi trending, dan publik menyalahkan pemerintah dalam hal ini KPAI atas keputusan yang dibuat Djarum," tegas Hikma.

Menurut KPAI, tentu hal ini menjadi sebuah hal yang menarik, mengingat sejak awal KPAI mendorong berbagai kegiatan audisi yang bersifat positif sesuai perkembangan bakat anak, serta merupakan upaya pemenuhan hak anak, tidak hanya dalam bidang olahraga, tetapi juga dalam bidang lain seperti seni  yang menjadi minat dan bakat anak tersebut. Namun kegiatan audisi  yang mengandung unsur eksploitasi tentu menjadi perhatian tersendiri karena melanggar tata peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dijelaskan Hikma, audisi adalah suatu bentuk proses seleksi, bukan pembinaan. Hal ini dinilai penting disampaikan bahwa dalam rapat tanggal 4 September memang disampaikan akan mencari bentuk proses seleksi yang lain, ini diksi yang harus tegas difahami, agar tidak terjadi bias pemahaman.

Artinya jika audisi dalam bentuk besar-besaran dan ekspose penuh media namun melanggar undang-undang, bisa ditinggalkan dan akan diganti dengan proses seleksi dengan skala yang lebih kecil namun tidak melanggar undang-undang. Akan halnya, pembinaan tetap berjalan.

"Saya setuju pendapat Anggota Komisi VIII DPR, Bapak Sodiq Mujadid bahwa kita dalam hal ini harus tetap berkepala dingin, tidak baper dan lebay," tegas dia.
 
Adapaun dua hal pokok yang mendasari KPAI menyoal soal audisi bulutangkis yang dilakukan Djarum Foundation untuk dihilangkan yakni : Pertama, unsur eksploitasi, dimana tubuh anak tidak dijadikan media promosi gratis (unsur eksploitasi ekonomi, pasal 66 UU Nomor 35 tahun 2014).

Kedua adalah unsur denormalisasi produk rokok, dimana anak dikenalkan bahwa rokok merupakan produk normal dengan menjadikan mereka “sahabat yang tidak berbahaya”, memungkinkan anak bercengkrama dengan riang gembira dengan zat yang semestinya mereka jauhi.

"Selanjutnya apabila kedua hal tersebut telah ditiadakan maka untuk kegiatan audisi ini tentu akan dapat dilakukan kembali sebagaimana mestinya," kata dia.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Tommy Satria Ismaya Cahya