• News

  • Peristiwa

Pakar Hukum: KPK Sedang Manuver Politik, Presiden Jangan Terpengaruh

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis
Nawacita
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamisberpendapat, sikap pimpinan KPK menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan manuver politik yang tidak bisa dibenarkan, apapun alasannya. 

"Sebenarnya ini cuma sekedar manuver politik bukan hukum. Manuver politik ini tidak bisa dibenarkan apapun alasannya," kata Margarito kepada netralnews.com, Sabtu (14/9/2019). 

Menurutnya, Presiden Jokowi juga tidak perlu terpengaruh dengan manuver pimpinan KPK tersebut. "Sekali lagi fenomena kemarin itu harus dilihat sebagai sebuah moving politik, dan menurut saya Presiden tidak perlu terpengaruh dengan moving itu," paparnya. 

Margarito kemudian mengkritisi keputusan Agus Rahardjo cs menyerahkan mandat ke Jokowi karena kekhawatiran soal rencana revisi Undang-Undang KPK yang tengah digodok DPR. 

Ia menilai, sikap KPK ini justru semakin memberikan kekuatan untuk merevisi UU KPK. "Fenomena ini semakin memberikan kekuatan untuk membulatkan kehendak untuk mengubah sebagian pasal-pasal dalam undang-undang KPK itu," tutur Margarito. 

Pasalnya, lanjut Margarito, revisi UU KPK itu terutama soal pengawasan perlu dilakukan, karena semua lembaga negara harus diawasi dan dikontrol sehingga tidak sewenang-sewenang dalam bertindak dan membuat keputusan.

"Harus diingat bahwa tidak boleh ada satu pun lembaga di negara ini yang mendikte atau yang berada di atas undang-undang. Tidak boleh ada suatu lembaga apapun di negara ini yang tidak bisa diawasi, tidak bisa," ujarnya. 

"KPK tidak bisa bertindak di atas hukum melampaui hukum, tidak bisa. Karena mereka mesti tahu bahwa yang namanya kewenangan, yang namanya hak, itu adanya hanya di dalam hukum, bukan melalui moving-moving politik," tegas Margarito. 

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mewakili pimpinan menyatakan menyerahkan tanggung jawab pemberantasan korupsi di KPK kepada Presiden Jokowi. Keputusan itu menyusul perkembangan soal rencana revisi UU KPK yang makin mengkhawatirkan.

"Setelah kami mempertimbangkan situasi yang semakin genting, maka kami pimpinan sebagai penanggung jawab KPK dengan berat hati, kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK ke Bapak Presiden," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019).

Agus mengatakan, pimpinan KPK menunggu tanggapan Presiden apakah mereka masih dipercaya memimpin KPK hingga akhir Desember atau tidak.

"Mudah-mudahan kami diajak Bapak Presiden untuk menjawab kegelisahan ini. Jadi demikian yang kami sampaikan semoga bapak Presiden segera mengambil langkah penyelamatan," ujarnya.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli