• News

  • Nasional

Komnas PT: Industri Rokok Indonesia Masih Longgar Promosi

Ilustrasi rokok
dok.Istimewa
Ilustrasi rokok

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Umum Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Pengendalian Tembakau, dr Prijo Sidipratomo menilai, industri rokok di Indonesia masih sangat longgar melakukan promosi. Menurutnya, ini adalah persoalan yang tak pernah terselesaikan, bahkan bisa dibilang tidak dianggap penting oleh masyarakat dan terutama pemerintah.

Pernyataan ini disampaikan dr Prijo setelah adanya kesepakatan antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), PB Djarum, dan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), dengan mediator Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengenai laporan KPAI tentang dugaan eksploitasi anak serta penggunaan logo produk Djarum di atribut audisi bulu tangkis yang diadakan PB Djarum.

Kesepakatan ini disebut-sebut menyelesaikan polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang pro maupun kontra dengan laporan KPAI. Menurut Komnas PT, polemik ini justru memunculkan pembelaan-pembelaan yang tidak seimbang terhadap industri yang notabene sebenarnya menjadi beban bagi negara.

Maka dari itu Komnas Pengendalian Tembakau mengajak setiap pihak untuk kembali pada persoalan mendasar dari polemik yang tampak sudah selesai ini. Sebab, persoalan Djarum vs KPAI ini hanya bagian kecil dari masalah besar pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Pembangunan SDM adalah hal yang mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.

"Atas nama pembangunan SDM, tidak boleh ada hal sekecil apapun yang menghambat, apalagi hanya oleh persoalan kecil mengenai iklan/promosi terselubung industri barang kena cukai," tegas dr Prijo, dalam keterangan tertulisnya kepada Netralnews baru-baru ini di Jakarta.

Menurutnya, pembangunan SDM tidak layak disandingkan dengan pengenalan sebuah produk adiktif, seperti yang muncul dalam kasus ini, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah. Karenanya, menurut Komnas PT, pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih menyeluruh untuk pengendalian produk tembakau rokok dan bukannya memerintahkan seorang pejabat negara untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan pembelaan terhadap industrinya.

Menurut dr Prijo, kalau pemimpin lembaga penting negara yang dipilih adalah oknum yang melanggar etik, kalau figur yang bermasalah bisa menjadi Menteri Kesehatan, dan audisi berlabel rokok direstui istana, ini adalah bukti etika memang tidak menjadi pertimbangan di negeri ini.

"Ditambah dengan mereka yang dekat dengan "penguasa" tidak memanfaatkan kedekatan tersebut untuk membangun etika, maka SDM dijadikan taruhan dan kita bukan sedang menanti bonus demografi, melainkan bencana demografi," jelas dia.

Komnas PT nyatakan setuju bahwa persoalan ini menjadi preseden bagi semua dan semakin awas pada kondisi yang ada. Pasalnya, pengendalian konsumsi rokok bukan hanya masalah edukasi atau “yang penting tidak mengajak anak merokok”, tapi bagaimana regulasi dapat mengatur dan memastikannya ditaati oleh industri yang diaturnya demi perlindungan anak-anak Indonesia.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Tommy Satria Ismaya Cahya