• News

  • Lingkungan

Perusahaan Bakar Hutan, Mendes PDTT: Cabut Izin dan Larang Investasi di Indonesia

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo.
Kemendes PDTT
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo turut angkat bicara terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia. Perusahaan yang terbukti membakar hutan, apalagi perusahaan asing, untuk dicabut izinnya dan larang diberi kesempatan berinvestasi di Indonesia lagi.

Menurut Eko, pencabutan izin dan pelarangan perlu dilakukan, disamping proses hukum yang juga wajib diteruskan. Rekomendasi ini disampaikan Eko, pasalnya kerusakan yang dibuat oleh oknum tersebut sudah sangat keterlaluan.

"Ada yg punya ide cara pencegahan kebakaran hutan yg efektif?. Dampak dari kebakaran hutan sudah sangat keterlaluan," kata Eko, dikutip dari cuitan di akun resmi media sosial Twitternya, EkoSandjojo, Senin (16/9/2019).

Lebih lanjut Eko ajak masyarakat dukung upaya yang dilakukan oleh Pemda, TNI, Polri, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutaman (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan semua pihak yang telah berusaha memadamkan kebakaran hutan. "#HukumPembakarHutan," sambung dia.

Menanggapi pertanyaan Mendes PDTT, warganet memberikan berbagai usulan tanggulangi karhutla.

"Gerakkan seluruh penduduk desa yg terdekat sumber api bersama tim penanggulangan asap. Dengan catatan, jgn sekedar spj!," cuit @SBSembiring.

"Lahan milik individu WAJIB membuat sumur bor, lahan individu yg terbengkalai di sita negara, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan YME," cuit @laok_behao.

"Mewajibkan perusahaan besar pengelola hutan, memiliki alat dan regu pemadam sendiri," cuit @kangsoli3.

"buat aliran sungai lewat tengah Hutan.
mahal. tapi murah .irigasi buat pertanian jg.jangka panjang.
akan timbul pemukiman pertanian.
ide.muluk tp seperti nya seharusnya.
kalau jangka pendek sumur air.
negara ttg hrs nya ikut danai.
dia ikut hirup oksigen hutan +62," cuit @Rissaltj5.

"Dengan tidak membagikan sertifikat lahan hutan kepada masyarakat. Tanpa sertifikat saja hutan bisa dibakar. Apalagi setelah diberi sertifikat. Dan itu jumlahnya jutaan hektar," cuit @nastia_hnd_hz.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengemukakan adanya kejanggalan terhadap pola kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasar pengamatan dari helikopter. Pernyataan ini disampaikan Tito pada kunjungan ke lokasi karhutla di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Minggu (15/9/2019).

Menurut pengamatan Tito, areal yang kebakar hanya hutan saja, sedangkan areal kebun sawit dan tanaman lainnya tidak terbakar. Maka dari itu, ada indikasi unsur kesengajaan karhutla.

Lebih lanjut Plt Kapusdatin BNPB Agus Wibowo juga melaporkan, Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai hotspot terbanyak. Hasil analisis data titik api globalforestwatch, jumlah titik api seluruh Indonesia dari 1 Agustus sd 14 September 2019 adalah 151.862 titik.
"Juara titik api terbanyak Tingkat Provinsi adalah Kalimantan Tengah, sedang untuk tingkat Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat," kata Agus.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Irawan.H.P