• News

  • Peristiwa

Tok! DPR Sahkan Revisi UU KPK

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah
Dokumen NNC/Adiel Manafe
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi UU.

Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna 9 di Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/9/2019) siang. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Sebelum revisi UU KPK disahkan, dalam Rapat Paripurna tersebut Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas menyampai laporan hasil pembahasan pembahasan revisi antara Panitia Kerja (Panja) DPR dengan Panja Pemerintah.

Dari laporan yang dipaparkan Andi, diketahui bahwa 7 fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh; 2 fraksi, yaitu Gerindra dan PKS, memberi catatan soal Dewan Pengawas; sedangkan Fraksi Demokrat belum berpendapat.

Setelah Andi memaparkan hasil pembahasan revisi UU KPK di Baleg, Fahri kemudian menanyakan kepada anggota DPR yang hadir dalam Paripurna apakah menyetujui revisi itu.

"Apakah pembicaraan tingkat dua, pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Fahri.

"Setuju," jawab peserta Rapat Paripurna secara serempak. Fahri kemudian mengetuk palu tanda pengesahan revisi UU KPK.

Berdasarkan hitungan manual, Rapat Paripurna ini hanya dihadiri 80 anggota DPR saat dibuka. Namun Fahri menyebut bahwa ada 289 dari 560 anggota DPR yang sudah menandatangani daftar hadir dalam persidangan tersebut dan mewakili seluruh fraksi di DPR.

Diketahui, sejak DPR menggulirkan rencana merevisi UU 30/2002 tentang KPK, banyak penolakan dari berbagai pihak, baik itu dari guru besar, akademisi, koalisi masyarakat, pegiat antikorupsi hingga oleh KPK sendiri karena dianggap bisa membunuh lembaga antikorupsi itu. Namun hal tersebut tidak membuat DPR bergeming dalam mengebut revisi UU KPK. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli