• News

  • Nasional

Ray Rangkuti Sebut KPK Sebaiknya Dibubarkan Saja

Pengamat Politik yang juga merupakan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti
dok.Istimewa
Pengamat Politik yang juga merupakan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti mengatakan, tujuh poin revisi  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disepakati DPR hanya membuat lembaga antirasuah itu semakin lemah.  Karena itu, pihaknya meminta KPK ditiadakan kalau desainnya seperti saat ini.

"Semua kewenangan istimewa KPK memang tak dicabut, tapi dibuat rumit, penuh birokrasi dan tumpang tindih,” kata Ray melalui siaran pers yang diterima Netralnews di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Hal pertama yang dipertanyakan soal  Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), dimana batasannya adalah kasus dua tahun lalu bisa di SP3. Ini membuat kesinambungan penyidikan atas satu kasus bisa terhenti.

"Seseorang yang kasusnya telah ditangani sampai dua tahun, tapi tak juga naik ke penuntutan, punya dasar yang kuat untuk meminta kasusnya dihentikan. Tak jelas dasar dari aturan SP3 ini. Jika SP3 diberikan kepada yang telah meninggal dunia, atau mereka yang sakit, yang tidak dapat lagi diharapkan sembuh, masih dapat dipahami. Tapi SP3 karena batas waktu itu aneh bin ajaib,” kata dia.

Belum lagi soal izin sadap, sita dan geledah yang harus melapor kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Hampir semua administrasi perizinan pro justisia berada di tangan Dewas bukan komisioner.

"Lha ...tugasnya komisioner jadinya apa?” tanya dia.

Uniknya, kata Ray, komisioner harus bertanggung jawab atas langkah pro justisia yang kewenangan izinnya bukan di tangannya. Sementara Dewas  KPK sendiri tidak punya kewajiban untuk membuat pertanggungjawaban kepada siapapun. Kecuali, secara struktural kepada Presiden. Itupun hanya untuk satu periode ini.

"Lha...revisi ini takut kepada kewenangan komisioner yang kuat, tapi buat Dewan Pengawas yang kuat pula. Bahkan pada tingkat tertentu lebih kuat dari komisioner KPK,” ujarnya.

Dikatakan, dengan ketentuan masa penanganan kasus hanya sampai dua tahun, potensi kasus-kasus kakap akan hilang  sangat besar. Tentu akan jadi pertanyaan,  seperti apa kelak kasus seperti BLBI, e-KTP, Century, SDA, dan sebagainya. Sebagian kasus itu kemungkinan sudah masuk ke tahun kedua atau bahkan lebih. Sesuai ketentuan UU KPK baru, semua kasus yang sedang ditangani KPK akan ditangani sesuai UU KPK yang baru.

"Ada potensi kasus-kasus ini akan dihentikan,” kata dia.

Dan dengan begitu, lanjut Ray, maka KPK sebaiknya dibubarkan. Tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi diberikan kepada Kepolisin dan Kejagung. Apalagi komisioner KPK saat  ini mulai diisi oleh polisi atau jaksa maupun penyidik dan penyelidik, maka mengembalikan pemberantasan korupsi ini sudah semestinya  ke Kepolisian atau Kejaksaan. Untuk itu, tentu saja harus ada perubahan UU Kepolisian dan Kejaksaan. Desain polisi dan jaksa seperti saat ini, akan sulit membayangkan mereka dapat fokus dalam pemberantasan korupsi. Maka revisi UU Kepolisian atau Kejaksaan adalah satu keharusan.

"Tapi apakah Komisi III DPR akan berani tampil ke depan untuk advokasi revisi UU Kepolisian atau Kejaksaan, segarang dan segagah mereka meminta revisi UU KPK? Kita tunggu saja,” kata Ray.

Sebagaimana diketahui, ada tujuh poin revisi UU KPK yang dipermasalahkan.

Pertama, soal status kedudukan kelembagaan KPK.  Setelah direvisi, status kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif, tetapi tetap melaksanakan tugas dan kewenangan secara independen. Hal ini mengacu pada putusan MK Nomor 36 Tahun 2017. Pada UU KPK sebelum direvisi, KPK disebut hanya lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Kedua, Dewan Pengawas KPK. Setelah UU KPK direvisi, tim penasihat KPK dihapus dan digantikan oleh dewan pengawas yang terdiri dari satu ketua dan empat anggota dan dipilih oleh presiden. Dewan pengawas nantinya memiliki kewenangan melaksanakan tugas dan wewenang KPK, memberi/tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai, memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK setahun sekali.  

Ketiga, pembatasan fungsi penyadapan oleh KPK.  Setelah UU KPK direvisi, KPK diwajibkan meminta izin tertulis dari dewan pengawas sebelum menyadap. Dewan pengawas memberikan izin penyadapan dalam waktu 1×24 jam. 

Keempat, soal mekanisme penerbitan SP3.   KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan (SP3) terhadap perkara tipikor yang tidak selesai dalam jangka waktu maksimal dua tahun. SP3 juga harus dilaporkan ke dewan pengawas paling lambat satu minggu sejak dikeluarkannya SP3. 

Kelima, koordinasi KPK dengan penegak hukum. KPK wajib berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK juga bisa mengambil alih perkara dalam tahap penyidikan dan penuntutan.

Keenam, mekanisme penyitaan dan penggeledahan . Sebelum melakukan penggeledahan dan penyitaan, KPK mesti meminta izin tertulis dari dewan pengawas. Dewan pengawas bisa memberi/tidak memberi izin dalam waktu 1x24 jam sejak permintaan diajukan. 

Ketujuh, soal status kepegawaian KPK. Status kepegawaian KPK sebagai ASN dan tunduk pada ketentuan UU ASN. Pengangkatan pegawai juga sesuai UU ASN.

Reporter : Sesmawati
Editor : Tommy Satria Ismaya Cahya