• News

  • Nasional

Pakar Hukum Dukung Revisi UU KPK yang Telah Disahkan DPR

Diskusi 'Menatap Pemberantasan Korupsi Dengan UU Revisi' di Jakarta , Rabu (18/9/2019).
NNC/Adiel Manafe
Diskusi 'Menatap Pemberantasan Korupsi Dengan UU Revisi' di Jakarta , Rabu (18/9/2019).

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi setuju dengan revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan DPR pada Selasa (17/9/2019) kemarin.

Rullyandi mengatakan, pembentukan UU tersebut merupakan bentuk penguatan terhadap KPK dan juga dalam rangka percepatan penegakkan hukum di lembaga antirasuah itu.

Hal tersebut diungkapkan Rully dalam diskusi bertajuk 'Menatap Pemberantasan Korupsi Dengan UU Revisi' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).

"Ini membantu tugas pemerintah dalam penegakan hukum UU KPK dibuat dalam studi banding di beberapa negara. Poin penyempurnaan ini masih dalam tahap ketatanegaraan. Revisi juga konstitusional dan melalui proses pembahasan yang baik. Ada beberapa poin yanb menjadi catatan," kata Rully.

Rullyandi melanjutkan, soal pembentukan Dewan Pengawas KPK, hal ini dirasa penting karena untuk melakukan penegakan hukum, diperlukan adanya pengawasan, seperti dalam hal penyadapan.

"Dewan pengawas soal penyadapan itu penting. Dijamin konstitusi warga negara punya privasi. Tapi negara memaksa menyadap terjadi pada siapapun. Siapa yang bisa mengawasi penyadapan," ungkap Rully.

Sebab, lanjutnya, jika kekuasaan KPK yang berlebihan maka berpotensi disalahgunaan. "Kalau penyadapan disadap, siapa yang mengawasi. Penyadapan harus jelas, perkara apa," paparnya.

Rully kemudian mencontohkan kasus suap yang menjerat Mantan Ketua DPD Irman Gusman.

"Jangan disadap kayak Irman Gusman itu indikasi politik. KPK tak bisa bedakan suap dan gratifikasi. Secara administrasi gak bisa dipidana. Penyadapan terhadap kasus Irman Gusman itu politik. Hukumnya tak ada. Itu berbahaya sekali ya menurut saja," terangnya.

Rullyandi juga mencontohkan soal perlunya kewenangan KPK mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan.

"Kemudian perlu SP 3. Itu orang perlu kepastian hukum. Jangan sampai kasus Syafrudin Tumenggung terulang lagi. Dia kan kasus administrasi bukan pidana," tutup Rullyandi.

Sebelumnya, DPR mengesahkan revisi UU 30/2002 tentang KPK dalam Rapat Paripurna 9 di Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/9/2019) siang. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

"Apakah pembicaraan tingkat dua, pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Fahri.

"Setuju," jawab peserta Rapat Paripurna secara serempak. Fahri kemudian mengetuk palu tanda pengesahan revisi UU KPK.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan.H.P