• News

  • Peristiwa

Menpora Tersangka, Tengku Zul: Kalau Maling Segera Gulung, Hukum Seberat-beratnya

Wasekjen MUI Ustaz Tengku Zulkarnain
Muslimobession
Wasekjen MUI Ustaz Tengku Zulkarnain

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wasekjen MUI Ustaz Tengku Zulkarnain mengomentari penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI dari Kemenpora.

"Biar ngaku saya Pancasila, saya NKRI, saya SANTRI, kalau maling segera GULUNG. Hukum seberat beratnya.

Kami menunggu seberapa berat hakim kelak jatuhkan hukuman," tulis Ustaz Tengku di akun Twitternya, @ustadtengkuzul, Rabu (18/9/2019).

"Mari kita tunggu Tim Sorak, sikapnya membela 'tersangka maling' ini atau tidak?" cuit Tengku Zul.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (17/9/2019) resmi menetapkan  Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI.

Selain Imam, KPK juga menetapkan status tersangka kepada Miftahul yang merupakan asisten pribadi Menpora. Miftahul sudah lebih dulu ditahan KPK pada awal bulan ini.

"Dalam penyidikan tersebut ditetapkan 2 orang tersangka, yaitu IMR (Imam Nahrawi) dan MIU (Miftahul Ulum)," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

Imam diduga menerima uang sebesar Rp26,5 miliar sebagai bentuk  commitment fee pengurusan proposal yang diajukan KONI kepada Kemenpora.

Menurut KPK, uang tersebut diduga diterima Imam secara bertahap, dimana Rp 14,7 miliar diterima dalam rentang 2014-2018. Mantan anggota DPR itu juga diduga meminta uang Rp11,8 miliar dalam rentang waktu 2016-2018.

"Total dugaan penerimaan Rp26,5 miliar diduga commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora, terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan selaku Menpora," ujar Alexander.

Atas dugaan penerimaan suap itu, Imam Nahrawi dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli