• News

  • Peristiwa

Ini Upaya yang Dilakukan Polisi Bantu Pemprov DKI Tangani Tunggakan Pajak Kendaraan 

Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sumardji.
Istimewa
Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sumardji.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi keringanan terhadap pemilik kendaraan bermotor yang belum membayar pajak. Ketentuan ini berlaku mulai 16 September-30 Desember 2019.

Terkait hal itu Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sumardji mengatakan, pihaknya akan membantu Pemprov DKI dalam menangani banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayah Ibu Kota.

"Melakukan razia gabungan dengan Pemprov DKI Jakarta, khususnya bagi kendaraan yang menunggak pajaknya atau belum melakukan daftar ulang. Kemudian, melakukan sosialisasi program Pemprov DKI Jakarta terkait keringanan pajak dan penghapusan sanksi administrasi terhadap Pajak Kendaraan Bermotor, yang dilaksanakan mulai tanggal 16 September 2019 sampai dengan 30 Desember 2019," kata Sumarji di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Sumarji menambahkan selain itu pihaknya juga akan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan guna memudahkan masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan.

"Salah satu inovasi saat ini yaitu, Samsat Online, melalui channel perbankan dan modern payment channel yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran PKB secara online, sehingga meminimalisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Di samping layanan existing lainnya yang sudah diselenggarakan, antara lain Samsat Keliling, Gerai Samsat, dan Samsat Drive Thru," tandasnya.

Diketahui, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI mencatat, total penunggakan jenis pajak kendaraan bermotor (PKB) di DKI Jakarta berjumlah hampir Rp 2,4 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pajak kendaraan roda dua dan tiga sebesar Rp 1,6 triliun, serta kendaraan roda empat sebesar Rp 800 miliar.

Jumlah kendaraan roda empat yang pajaknya menunggak sebanyak 788.000, sedangkan kendaraan roda dua dan tiga berjumlah 1.412.000.

Rincian keringanan yang ditetapkan, yakni:

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar 50 persen untuk BBN-KB kedua dan seterusnya. Pelayanan kebijakan ini diberikan di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB atau Samsat di lima wilayah DKI.

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50 persen untuk pajak sampai 2012 dan 25 persen untuk pajak mulai 2013-2016. Pelayanan kebijakan ini juga diberikan di lima Samsat kawasan DKI.

3. Penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB sampai tahun 2019. Kebijakan ini diberikan otomatis pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran.

Keringanan itu diharapkan membuat masyarakat membayar pajak pada tahun ini. Pada tahun depan BPRD DKI Jakarta bakal mengambil tindakan kepada wajib pajak yang belum taat, yaitu:

1. Penghapusan regident (registrasi dan identifikasi) bagi kendaraan bermotor dua tahun setelah habis masa berlaku STNK.

2. Pelaksanaan razia gabungan terhadap pengesahan STNK kendaraan bermotor secara intens dan masif.

 

Reporter : Sesmawati
Editor : Widita Fembrian